InvestigasiWartaGlobal.id | BINJAI — Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) di SMP Negeri 3 Binjai kini menjadi sorotan. Sejumlah pertanyaan mendasar mengenai pengeluaran anggaran bernilai puluhan juta rupiah, nota pembelian barang, hingga kejelasan serah terima pertanggungjawaban dana BOS masih menunggu jawaban pihak terkait.

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan adanya sejumlah pengeluaran yang dipertanyakan, termasuk informasi pembelian 100 batang sapu lidi. Namun, kebenaran pencatatan transaksi tersebut, nilai pembelian, serta kelengkapan dokumen pendukungnya masih memerlukan verifikasi melalui laporan keuangan dan bukti transaksi.

Persoalannya bukan sekadar berapa uang yang dibelanjakan, melainkan apakah setiap rupiah dana BOS dapat dibuktikan penggunaannya melalui dokumen yang sah dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Aidil Putra dan Dedi Dikonfirmasi, Belum Memberikan Jawaban

Dalam upaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan memperoleh informasi yang berimbang, Zulkarnain Idrus dari InvestigasiWartaGlobal.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada mantan Plt. Kepala SMP Negeri 3 Binjai, AP, S.Pd., melalui pesan WhatsApp.

Namun, hingga berita ini disusun, AP belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan redaksi.

Hal serupa terjadi ketika redaksi berupaya meminta keterangan dari Dd, selaku bendahara/pengelola keuangan dana BOS. Hingga berita ini disusun, yang bersangkutan juga belum memberikan tanggapan.

Belum adanya jawaban tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting masih menggantung. Padahal, keterangan dari pihak yang mengetahui langsung pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk menguji informasi yang berkembang.

Redaksi menegaskan, sikap belum memberikan tanggapan bukanlah bukti adanya penyimpangan. Namun, persoalan penggunaan dana pendidikan yang dipertanyakan publik patut memperoleh penjelasan yang transparan, terukur, dan dapat diverifikasi.

Nota Pembelian 100 Batang Sapu Lidi, Mana Bukti Transaksinya?

Salah satu informasi yang membutuhkan klarifikasi ialah pembelian 100 batang sapu lidi yang disebut-sebut berkaitan dengan laporan penggunaan dana BOS.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah pembelian tersebut benar tercatat dalam laporan anggaran? Jika benar, berapa nilai transaksinya, kapan pembelian dilakukan, dan siapa pemasok barang tersebut?

Lebih jauh, apakah tersedia nota pembelian atau kuitansi, bukti pembayaran, bukti penerimaan barang, serta dokumen pertanggungjawaban yang sesuai dengan transaksi sebenarnya?

Dokumen-dokumen tersebut penting untuk mencocokkan laporan keuangan dengan realisasi belanja. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dan duduk persoalannya.

Redaksi tidak hendak menyimpulkan adanya penyimpangan hanya berdasarkan informasi awal. Namun, tanpa penjelasan dan pemeriksaan dokumen, pertanyaan mengenai penggunaan anggaran tersebut belum dapat dinyatakan tuntas.

Serah Terima Dana BOS dengan Kepala Sekolah Baru Belum Jelas

Sorotan berikutnya menyangkut proses serah terima antara mantan Plt. kepala sekolah dengan kepala sekolah yang baru.

Menurut informasi yang diterima redaksi, muncul pertanyaan apakah serah terima terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS telah dilaksanakan atau justru masih terkendala.

Jika serah terima telah dilakukan, apakah laporan realisasi anggaran, nota pembelian, bukti pembayaran, bukti penerimaan barang, dan dokumen pendukung lainnya sudah diserahkan serta diperiksa?

Sebaliknya, jika proses tersebut belum terlaksana, apa penyebabnya? Apakah terdapat dokumen yang belum lengkap, transaksi yang masih perlu diverifikasi, atau persoalan administrasi lainnya?

Semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban langsung dari pihak yang berwenang.

Jangan sampai persoalan administrasi yang belum jelas justru membuat pertanggungjawaban anggaran pendidikan menjadi kabur. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan pada periode tertentu dan bagaimana status dokumennya harus dapat diterangkan berdasarkan fakta, bukan dugaan.

Publik Berhak Mempertanyakan Transparansi Dana Pendidikan

Dana BOS diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan, didukung pencatatan yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat pengeluaran yang dipersoalkan, langkah yang diperlukan bukan saling melempar tanggung jawab, melainkan memeriksa dokumen, mencocokkan transaksi, dan menjelaskan hasilnya secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing.

Redaksi InvestigasiWartaGlobal.id kembali menegaskan bahwa dugaan yang berkembang masih harus diuji melalui klarifikasi dan pemeriksaan bukti. Belum adanya tanggapan dari pihak terkait juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan pelanggaran.

Klarifikasi dan Hak Jawab Tetap Terbuka

Zulkarnain Idrus dari InvestigasiWartaGlobal.id tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada AP, S.Pd., Dd selaku bendahara/pengelola keuangan dana BOS, kepala sekolah yang baru, serta pihak terkait lainnya.

Redaksi menunggu penjelasan mengenai:

1. Kebenaran pengeluaran dana BOS yang dipertanyakan dengan nilai akumulasi puluhan juta rupiah.
2. Pencatatan dan bukti transaksi pembelian 100 batang sapu lidi.
3. Kelengkapan nota pembelian, bukti pembayaran, bukti penerimaan barang, dan dokumen pertanggungjawaban.
4. Langkah pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pengeluaran tersebut.
5. Status serah terima pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS antara mantan Plt. kepala sekolah dengan kepala sekolah yang baru.

Pertanyaan publik tidak akan terjawab hanya dengan diam. Penjelasan yang disertai dokumen dan fakta merupakan jalan untuk meluruskan persoalan sekaligus melindungi semua pihak dari kesimpulan yang keliru.

InvestigasiWartaGlobal.id akan mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan hak jawab dalam menelusuri persoalan ini. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, tindak lanjut harus didasarkan pada bukti dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, bukan semata-mata dugaan.

Reporter: Zulkarnain Idrus