Media Investigasi Warta Global dan Save Halmahera Akan Layangkan Surat ke Kementerian Terkait Tambang PT. Indonesia Mas Mulia.

Penerobosan Hutang Lindung oleh PT. Indonesi Mas Mulia.

INVESTIGASI MALUT - Media Investigasi Warta Global bersama Save Halmahera akan melayangkan surat resmi ke sejumlah kementerian guna mempertanyakan kejelasan operasional tambang PT. Indonesia Mas Mulia (IMM) yang dinilai tidak transparan dan meresahkan masyarakat.

Surat ini akan ditujukan kepada beberapa kementerian terkait, antara lain:

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mempertanyakan legalitas izin eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. IMM.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), guna meminta klarifikasi terkait dugaan penerobosan hutan lindung oleh perusahaan tambang tersebut dan menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem setempat.
Kementerian Ketenagakerjaan, untuk meninjau aspek ketenagakerjaan, termasuk hak-hak pekerja yang terlibat dalam operasional tambang.
Kementerian Kesehatan, guna menyoroti dampak kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat aktivitas pertambangan.
Kementerian Pertahanan, terkait dengan aspek keamanan di sekitar lokasi tambang yang berpotensi memicu konflik sosial.

Sampah Limba Sianida yang bertaburan menjadi sampah.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak akibat kegiatan pertambangan PT. IMM. Warga sekitar mengeluhkan bahwa perusahaan tersebut beroperasi tanpa adanya ketentuan yang jelas, sehingga memunculkan keresahan di kalangan masyarakat.

“Kami ingin meminta kejelasan dari pemerintah terkait status tambang PT. IMM. Apakah izin-izinnya sudah lengkap dan sesuai aturan? Karena yang terjadi di lapangan, banyak persoalan yang mengindikasikan adanya pelanggaran,” ujar perwakilan dari Save Halmahera.

Pencemaran Sungai oleh Tambang IMM

Selain itu, Save Halmahera dan Media Investigasi Warta Global juga mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap tambang yang beroperasi tanpa kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Mereka berharap agar ada transparansi dari pihak perusahaan maupun pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. IMM belum memberikan tanggapan terkait rencana penyuratan ini. Masyarakat dan aktivis lingkungan berharap agar kementerian terkait segera memberikan respon serta melakukan investigasi mendalam terhadap operasional tambang yang dinilai bermasalah tersebut.