Aiman Witjaksono Dihadapkan pada Potensi Masalah Hukum Terkait Permintaan CCTV Sebelum Masa Kampanye.

INVSETIGASI JAKRAT - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, kini berhadapan dengan potensi masalah hukum terkait dengan unggahan video di akun Instagramnya pada 10 November 2023 lalu. Dalam video tersebut, Aiman mengungkapkan adanya permintaan dari sejumlah Polres di Jawa Timur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk memasang CCTV yang terintegrasi dengan monitor di Polres.

Aiman mengklaim bahwa dari surat edaran yang beredar, termasuk dari Polres Blitar Kota, permintaan tersebut mencakup pemasangan CCTV beresolusi high definition (HD) yang dilengkapi dengan audio.

"Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara Pemilu dan juga pengawas Pemilu. Yaitu KPU dan Bawaslu setempat yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor di polres setempat," ungkap Aiman seperti dilansir Tribunnews.com.

Menurut Aiman, surat tersebut berasal dari Polres Jombang dan Polres Blitar Kota. Hal ini menjadi sorotan karena permintaan tersebut diajukan sebelum masa kampanye dimulai.

Aiman menjelaskan bahwa jika pemasangan CCTV terintegrasi dengan monitor Polres dilakukan setelah pencoblosan surat suara, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Namun, jika pemasangan dilakukan sebelum masa kampanye, Aiman menyatakan bahwa hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab.

"Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan? Kalau setelah pencoblosan, seperti pada 2019 misalnya, untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar. Tapi, ketika itu dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD, atau gambar yang paling bagus ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab," tegas Aiman.

Ia juga mengingatkan kembali bahwa Pemilihan Umum, khususnya Pemilihan Presiden 2024, merupakan ujian besar bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri untuk menjaga netralitas mereka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait terkait kasus ini. Netralitas dan transparansi menjadi dua hal krusial yang menjadi sorotan di tengah persiapan menuju Pemilu 2024.

Netti/*

KALI DIBACA