investigasi.wartaglobal.id / LAMPUNG TENGAH, 2 Maret 2026 – Deru mesin truk bermuatan berat melambat saat mendekati pertigaan Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai. Bukan karena rambu lalu lintas atau adanya perbaikan jalan, melainkan karena kepatuhan pada aturan tak tertulis yang telah mengakar bertahun-tahun: "Uang Jalan" untuk Pak Ogah.
Tim investigasi kami memantau titik ini selama berbulan-bulan Polanya presisi, nyaris mekanis. Setiap truk yang melintas dari arah lintas Sumatera menuju gerbang tol atau sebaliknya, secara otomatis memperlambat laju, menurunkan kaca jendela, dan menjatuhkan lembaran uang kertas ke tangan pemuda yang berdiri di tengah jalan.
Di pertigaan ini, istilah "Pak Ogah" yang biasanya membantu menyeberangkan kendaraan secara sukarela, telah bergeser makna. Tidak ada lagi keraguan dari para sopir.
"Bukan lagi soal ikhlas atau tidak, ini sudah seperti bayar tol bayangan. Kalau tidak kasih, risikonya kaca pecah atau dikejar sampai depan," ujar S (45), seorang sopir angkut singkong yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, nominal yang diberikan bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per truk. Jika dalam satu jam melintas 50 truk, maka dalam sehari omzet pungutan liar di satu titik ini bisa mencapai jutaan rupiah.
Fenomena di Gunung Batin Udik ini memicu pertanyaan besar: Mengapa praktik ini bisa langgeng di jalur nasional?
Ada indikasi kuat bahwa praktik ini bukan sekadar inisiatif individu warga lokal, melainkan skema "koordinasi" yang terorganisir. Beberapa sopir menyebut adanya "uang jatah" yang diduga mengalir ke oknum tertentu agar aktivitas ini tetap dibiarkan tanpa penindakan tegas dari aparat berwenang.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik: "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk."
Sesuai amanat KEJ, kami mencoba mengonfirmasi hal ini kepada pihak terkait. Warga setempat yang enggan disebut namanya mengklaim bahwa kegiatan ini membantu mengatur kemacetan di persimpangan yang sering semrawut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kemacetan justru sering kali sengaja diciptakan agar truk terpaksa berhenti dan memberi uang.
Pungli di Terusan Nunyai ini hanyalah satu dari sekian banyak titik "darah tinggi" logistik di Lampung. Dampaknya nyata:
Pembengkakan Biaya Logistik: Biaya transportasi naik yang ujung-ujungnya dibebankan pada harga barang di pasar.
Keamanan Sopir: Tekanan psikologis bagi pengemudi yang harus menyiapkan "uang receh" dalam jumlah banyak sepanjang jalur Lintas Sumatera.
Citra Daerah: Lampung Tengah tetap terjebak dalam stigma daerah rawan pemalakan yang menghambat iklim investasi.
Hingga berita ini diturunkan, patroli kepolisian memang kerap melintas, namun praktik pungli di pertigaan Gunung Batin Udik seolah memiliki "radar" untuk berhenti sejenak saat petugas ada, dan kembali beroperasi sesaat setelah sirene menjauh.
Masyarakat dan pelaku usaha angkutan kini menagih janji Satgas Saber Pungli. Apakah hukum akan tegak di Terusan Nunyai, ataukah pertigaan ini akan terus menjadi "lubang hitam" yang menyedot keringat para sopir truk setiap harinya?(Mel)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
