investigasi.wartaglobal.id / BANDARLAMPUNG – Tensi politik di dalam rumah makan milik Hj. Fuad di Jalan Wolter Monginsidi mendadak eskalatif pada Minggu (1/3/2026). Di balik pintu ruang pertemuan, sejumlah tokoh lintas sektor—mulai dari eks-penggerak Front Pembela Islam (FPI), pengusaha, penulis, hingga pimpinan pondok pesantren—duduk melingkar. Mereka tidak sedang sekadar bernostalgia, melainkan sedang merumuskan sikap atas apa yang mereka sebut sebagai "kegentingan nasional".
Pertemuan bertajuk "Lampung Bangkit, Lampung Bergerak" ini merupakan respons daerah terhadap gerakan nasional Gerakan Merebut Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang sebelumnya diinisiasi oleh Said Didu di Jakarta.
Fokus utama yang memicu gelombang keberatan para tokoh ini adalah arah kebijakan luar negeri Indonesia. Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) versi Donald Trump dinilai sebagai langkah mundur yang fatal.
Advokat Gunawan Pharrikesit, yang hadir sebagai salah satu narasumber kunci, menyatakan bahwa identifikasi persoalan telah dimulai.
"Presiden secara sadar telah menyeret Indonesia untuk berdiri bersama entitas yang melakukan genosida di Palestina. Ini adalah pelanggaran telanjang terhadap Paragraf Pertama Pembukaan UUD 1945 yang memandatkan penghapusan penjajahan di atas dunia," tegas Gunawan.
Kehadiran Hj. Merry, aktivis perempuan yang dikenal vokal, menambah bobot urgensi pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa kelompok ini tidak akan menjadi penonton pasif di tengah situasi yang mereka anggap sebagai penindasan sistematis.
"Kami kembali bersatu untuk memukul setiap bentuk kebohongan yang sudah melampaui batas. Ini adalah gerakan melawan mereka yang merenggut kemerdekaan berpikir dan mengancam keselamatan umat," ujar Hj. Merry dengan nada lugas.
Hasil musyawarah para tokoh dan sepuh ini mengerucut pada tiga poin evaluasi kritis terhadap pemerintah:
Diplomasi Israel-Palestina: Penolakan keras terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP yang dianggap mengkhianati amanat konstitusi.
Transparansi Program Domestik: Sorotan tajam terhadap implementasi kebijakan "Makan Bergizi Gratis" yang tengah berjalan.
Reformasi Institusi: Mendesak pembenahan fundamental di tubuh Polri agar kembali pada fungsi pelayanan publik yang murni.
Kehadiran tokoh-tokoh eks-FPI di bawah atap Hj. Fuad (mantan Ketua FPI Lampung) menunjukkan adanya upaya pengaktifan kembali jaringan akar rumput yang selama ini meredup pasca-pembubaran organisasi. Namun, bergabungnya unsur pengusaha, advokat, dan pimpinan pesantren seperti Tuan Guru Edy Azhari menandakan bahwa gerakan ini berusaha tampil dengan wajah yang lebih intelektual dan sistematis.
Gerakan ini mengirimkan pesan kuat ke pusat kekuasaan: Lampung bukan sekadar penonton dalam dinamika politik nasional, melainkan episentrum baru bagi oposisi pemikiran yang berakar pada konstitusi.(Rilis)
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
