Luwu Timur,Investigasiwartaglobal.id — Anggota kelompok tani di Desa Taripa di Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur menyesalkan pemindahan proyek Jaringan Irigasi Desa (Jides) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024. Mereka mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah terkait perubahan lokasi proyek tersebut.
Semula proyek tersebut diusulan oleh kelompok tani Wira Sentana di Dusun Nusantara Desa Taripa periode Tahun 2024 silam, sebab lahan petani pada areal tersebut butuh saluran pembuangan yang menurut petani kondisinya rawan tergenang air saat musim penghujan tiba.
" proyek drainase itu awalnya direncanakan berada di area persawahan yang sering tergenang air, namun pengerjaannya dipindahkan ke lokasi lain tanpa penjelasan resmi," tutur anggota kelompok tani sembari minta jati dirinya tidak dipublish.
“Kami awalnya komplain proyeknya dikerjakan di tempat lain. Sebab sebelumnya sudah disepakati jides itu untuk sarana pembuangan di lahan pertanian yang kami usulkan karena sering banjir,” sambung salah satu anggota kelompok tani, Sabtu (1/11/2025).
Keterangan lain salah satu anggota kelompok bahwa, proyek tersebut tak dapat difungsikan sebab, bangunan tidak dapat dialiri air karena ujung bangunan terhalang Pondasi Saluran irigasi induk sementara saluran induk diketahui adalah milik Irigasi Balai Besar Pompengan.
" kalaupun diijinkan dijebol malah menambah masalah karena air dari irigasi volumenya besar dan pasti menggenangi areal persawahan yang letaknya lebih rendah, " imbuh petani.
Laporan di lapangan menyebutkan, Volume bangunan berupa jides tersebut diketahui 155 meter dengan biaya sebesar ± 100 juta.
Hingga saat ini bangunan tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh petani setempat dan berharap pihak Pemda segera mengevaluasi kebijakan Kepala Desa Taripa, Nyoman Purnawirawan.
Sebelumnya, Sekdes Taripa (Putu Agusteja) pernah menyampaikan alasan pemindahan pekerjaan tersebut dimana sekdes diketahui pula adalah keluarga dekat Kepala Desa namun anggota kelompok tani tidak pernah menyetujui pemindahan titik pekerjaan, sebab menurut warga proyek itu sudah disepakati bersama lewat musyawarah di desa.
Karenanya, warga berharap pemerintah desa dapat memberikan klarifikasi atas perubahan lokasi proyek tersebut, mengingat program ADD seharusnya dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pemindahan proyek Jides tersebut. (*mul)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
