Jides Kelompok Tani Taripa Dipindah Tanpa Musyawarah, Poktan: Tak Ada Azas Manfaat

Luwu Timur,Investigasiwartaglobal.id — Anggota kelompok tani di Desa Taripa di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur menyesalkan pemindahan proyek drainase yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024. Mereka mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah terkait perubahan lokasi proyek tersebut.

Semula proyek tersebut diusulan oleh kelompok tani Wira Sentana di Dusun Nusantara Desa Taripa periode Tahun 2024 silam, sebab lahan petani pada areal tersebut sangat sulit mendapatkan air. 

" proyek jides itu awalnya diusulkan dibangun di area persawahan yang sulit mendapatkan pasokan air, namun pengerjaannya dipindahkan ke lokasi lain tanpa penjelasan resmi," tutur anggota kelompok tani sembari minta jati dirinya tidak dipublish. 

“Kami awalnya komplain proyeknya dikerjakan di tempat lain. Sebab sebelumnya sudah disepakati jides itu untuk saluran mensuplai air di lahan pertanian yang kami usulkan karena sulitnya mendapatkan air,” sambung salah satu anggota kelompok tani, Sabtu (1/11/2025).

Keterangan lain salah satu anggota kelompok bahwa, saat ini bangunan tersebut tak dapat difungsikan sebab, ujung bangunan saluran terhalang Pondasi irigasi induk sementara saluran induk diketahui adalah milik Irigasi Balai Besar wilayah  Pompengan. 

" kalaupun diijinkan dijebol malah menambah masalah karena air dari irigasi volumenya besar dan pasti menggenangi areal persawahan yang letaknya lebih rendah, " imbuh petani. 

Laporan di lapangan menyebutkan, Volume bangunan berupa jides tersebut diketahui 155 meter dengan biaya sebesar ± 100 juta. 

Hingga saat ini bangunan tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh petani setempat dan berharap pihak Pemda segera  mengevaluasi kebijakan Kepala Desa Taripa, Nyoman Purnawirawan. 

Sebelumnya, Sekdes Taripa (Putu Agusteja) pernah menyampaikan alasan pemindahan pekerjaan tersebut dimana sekdes diketahui pula adalah keluarga dekat Kepala Desa namun anggota kelompok tani tidak pernah menyetujui pemindahan titik pekerjaan, sebab menurut warga proyek itu sudah disepakati bersama lewat musyawarah di desa. 

Karenanya, warga berharap pemerintah desa dapat memberikan klarifikasi atas perubahan lokasi proyek tersebut, mengingat program ADD seharusnya dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa belum memberikan keterangan resmi terkait alasan pemindahan proyek Jides tersebut. (*Ml)