Luwu Timur, Investigasiwartaglobal.id – Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Senin (1/9/2025).
Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Aksi yang dimulai dari persimpangan Traffic light di Desa Puncak Indah selanjutnya berlangsung di depan Mapolres Luwu Timur dan berakhir di depan gedung DPRD Luwu Timur.
Aksi tersebut berjalan dengan damai dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Para demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap membebani masyarakat, termasuk isu kenaikan pajak serta kebijakan tunjangan pejabat yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Kami menolak segala bentuk kebijakan yang hanya menguntungkan elit, sementara rakyat kecil semakin terhimpit. DPR RI seharusnya mendengarkan suara rakyat, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu,” tegas salah satu orator aksi.
Dalam orasinya, massa menuntut 7 Tuntutan diantaranya;
1. Mengutuk sikap arogansi anggota DPR terhadap masyarakat.
2. Sahkan RUU Perampasan Aset
3. Reformasi Total Institusi Kepolisian
4. Copot Kapolri
5. Stop segala bentuk tindakan refresif terhadap massa Demonstrasi
6. Tuntaskan kasus kematian Affan Kuriawan(Ojol)
7. Bebaskan massa aksi yang ditangkapi saat melakukan demonstrasi.
Mereka menilai, kebijakan DPR yang lahir belakangan ini lebih banyak menimbulkan keresahan dibanding memberikan solusi.
Sementara itu, aparat keamanan dari Polres Luwu Timur memastikan jalannya aksi berlangsung kondusif.
“Kami mengawal penuh aksi ini agar tetap damai dan tertib, serta menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar perwakilan kepolisian.
Hingga jelang siang hari, aksi berjalan dengan damai meski disertai hujan gerimis. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan dan menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan DPRD dan menerima semua tuntutan dan mendukung aksi yang dilakukan
untuk diteruskan ke DPR RI di Jakarta.
