INVESTIGASI – Polemik mengenai Kepala Desa (Kades) Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Herson Matoro, kembali mencuat ke publik setelah yang bersangkutan kerap terlihat di tempat hiburan malam dan mengonsumsi minuman keras. Perilaku yang dinilai mencoreng nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama kalangan akademisi.
Salah satunya datang dari Muhammad Kasim Faisal, M.Pd., akademisi terkemuka dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Alkhairaat Labuha. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kasim dengan tegas menyebut bahwa tindakan Kades Herson Matoro tidak hanya mencederai etika seorang pemimpin desa, tetapi juga merusak citra Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan secara keseluruhan.
“Kepala desa itu adalah wajah dari pemerintah di tingkat paling bawah. Ketika ia kerap berada di tempat hiburan malam dan mengonsumsi miras, maka yang tercoreng bukan hanya nama dia, tapi juga wajah pemerintahan daerah secara menyeluruh,” ujar Kasim dengan nada prihatin, Selasa (10/6/2025).
Lebih jauh, Kasim mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, Muhammad Zaki Abd. Wahab, SH., MH., M.Si., memberikan perlindungan terhadap Kades Herson Matoro. Ia mempertanyakan mengapa hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari dinas terkait, padahal laporan dan keluhan dari warga terus bermunculan.
“Kami menduga ada semacam perlindungan khusus dari Kadis DPMD. Kalau tidak ada perlindungan, seharusnya dengan berbagai laporan yang sudah masuk, Herson Matoro sudah diberikan sanksi. Tapi yang kita lihat, dia tetap bebas berkeliaran dan tidak ada teguran apalagi pemberhentian,” tambahnya.
Kasim juga menilai bahwa lemahnya respon dari Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, terhadap persoalan ini menjadi salah satu sebab semakin beraninya Herson Matoro menunjukkan perilaku yang tidak pantas. Ia menganggap bahwa sikap diam dan tidak tegas dari bupati justru memberikan ruang bagi kepala desa-kepala desa bermasalah untuk bertindak sesuka hati.
“Kalau kepala daerah tegas, bawahannya tidak akan berani macam-macam. Tapi yang kita lihat saat ini justru sebaliknya, bupati terkesan membiarkan. Ini yang kami sebut sebagai kepemimpinan yang lemah,” kritik Kasim.
Ia mengingatkan bahwa perilaku menyimpang seperti ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi dan nilai-nilai pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. “Masyarakat butuh pemimpin yang menjadi teladan, bukan pemimpin yang justru terjerumus dalam gaya hidup yang tidak pantas. Ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa maupun kabupaten,” tandasnya.
Sementara itu, warga Desa Sayoang juga mulai angkat bicara. Salah satu tokoh pemuda desa yang enggan disebutkan namanya mengaku resah dengan sikap Kades mereka yang lebih sering berada di tempat hiburan malam daripada di kantor desa.
“Kami sebagai pemuda desa sangat kecewa. Kades itu jarang ada di kantor. Malah sering kelihatan di tempat karaoke. Bagaimana desa mau maju kalau pemimpinnya begitu?” keluhnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PMD dan Bupati Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi. Namun publik berharap agar Pemerintah Daerah segera mengambil langkah tegas untuk menjaga marwah dan wibawa pemerintahan yang semakin tercoreng oleh ulah segelintir oknum kepala desa.
Desakan untuk evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala desa, serta transparansi dari DPMD dalam menyikapi laporan masyarakat menjadi tuntutan utama. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin keteladanan pemerintahan desa yang selama ini dibangun dengan susah payah akan luntur hanya karena perilaku menyimpang satu orang kepala desa.
Akademisi seperti Muhammad Kasim Faisal pun menyarankan agar ada evaluasi independen terhadap kinerja DPMD serta peran Bupati dalam menangani pelanggaran etika pejabat desa. “Jangan sampai publik menganggap bahwa ini adalah sistem yang korup dan saling melindungi,” tutupnya.
Redaksi: wan
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment