Luwu Utara,Investigasi.Wartaglobal.id - Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang Pompengan (BBWSJP) Sulsel bersama DPRD Luwu Utara dorong Percepatan Penyelesaian Pembayaran pada Proyek Irigasi Baliase di Luwu Utara.
Tak mau masalah berlarut, DPRD Luwu Utara lewat Komisi II akhirnya melayangkan surat panggilan RDP terhadap Perusahaan PT. Jaya Konstruksi dan PT. Bumi Karsa (KSO) untuk hadir melakukan penyelesaian sengkarut pembayaran utang, namun hingga RDP terlaksana kedua perwakilan perusahaan tersebut tidak nampak di ruang sidang.
Agenda sidang pun akhirnya dilaksanakan lewat RDP di Ruang Komisi II DPRD Luwu Utara pada Senin (5/05/2025) hal ini dilakukan atas desakan puluhan vendor lokal yang belum dibayarkan oleh Pihak Perusahaan PT. Jaya Konstruksi dan PT. Bumi Karsa (KSO) dalam penyelesaian keterlambatan pembayaran yang nilainya mencapai ± 5 Milyar.
Adapun nilai dana retensi 5% yang belum dibayarkan oleh pihak Balai ke kontraktor kurang lebih 25 milyar rupiah dari nilai kontrak pada Proyek Irigasi ini.
Menurut Aan Ely Nusdarianto nilai utang tersebut termasuk sewa Alat berat, sewa mobil, Retensi Gaji Mandor dan tukang yang belum dibayarkan pihak perusahaan sejak 2023.
Diketahui Polemik soal keterlambatan pembayaran yang terjadi sudah berlangsung sejak setahun lalu membuat vendor lokal Luwu Utara sudah resah akibat pihak perusahaan terus saja mengulur-ulur waktu dengan bermacam alasan membuat vendor lokal merasa sudah dirugikan.
Kegelisahan atas keterlambatan pembayaran ini membuat para vendor menutup pintu air di Bendungan Baliase sebagai buntut dari tuntutan percepatan pembayaran pada proyek ini.
Dipandu Komisi II DPRD, Hatta Turusi ikut mendesak pihak Balai agar pembayaran utang perusahaan segera diperhatikan sebab sudah meresahkan masyarakat pula.
Awalnya pembahasan RDP berjalan alot akibat pihak Balai mencoba mengalihkan pembicaraan ke pintu air yang ditutup, hal ini membuat para vendor diliputi amarah karena dianggap hanya mengulur-ulur pembahasan pembayaran.
" Kalau hari ini tidak juga ada kesepakatan maka persoalan ini saya akan hering ke DPR Pusat," tegas Hatta Turusi.
Hadir dalam RDP, Andi Faisal selaku Satker Balai Besar didampingi Datu Karaeng Raja selaku PPK Balai Besar berjanji akan memfasilitasi dan berupaya mempercepat penyelesaian pembayaran para vendor dengan pihak perusahaan PT. Jaya Konstruksi (JAKON) dan PT. Bumi Karsa selaku Kontraktor pelaksana.
" Secepatnya kami akan mempertemukan vendor dan mendesak pihak Kontraktor karena persoalan ini sudah membuat kerugian banyak pihak, termasuk para petani yang membutuhkan air," kata Andi Faisal.
Adapun soal pintu air yang sudah ditutup, sedikitnya 20 vendor yang hadir dalam RDP menyatakan tidak akan membuka pintu air tersebut sebelum pembayaran dilakukan pihak perusahaan.
Usai mendengar dan menampung semua pernyataan para vendor, Balai Besar yang dipandu Hatta Turusi dari Komisi II DPRD Lutra selaku mediator akhirnya melahirkan 3 point kesepakatan di antaranya ;
1. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang akan memfasilitasi untuk mempertemukan pihak PT. Jaya Konstruksi KSO dan PT. Bumi Karsa, para vendor dan Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Utara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terkait sisa pembayaran pekerjaan kepada para vendor.
2. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang tidak akan mencairkan jaminan pemeliharaan dan tidak melakukan pemeliharaan sebelum menyelesaikan Utang kepada para Vendor.
3. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang tidak memaksakan kehendak untuk membuka pintu air sebelum PT. Jaya Konstruksi KSO, PT. Bumi Karsa menyelesaikan sisa utang kepada para Vendor.
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment