WHN Desak Prabowo Untuk Mengevaluasi Menteri ketenagakerjaan dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia - Investigasi Warta Global

Mobile Menu

TOP ADS

Responsive Leaderboard Ad Area with adjustable height and width.

More News

logoblog

WHN Desak Prabowo Untuk Mengevaluasi Menteri ketenagakerjaan dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Wednesday, 9 April 2025


InvestigasiWartaGlobal. Id
Rabu 9 April 2025
Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara yaitu Arqam Bakri  memberikan masukan terbuka kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja menteri ketenagakerjaan Indonesia yang baru. Pasalnya kinerja kementerian tersebut diaanghap kurang maksimal dengan maraknya kasus penelantaran Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara dan bahkan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Terbaru 5 ABK Indonesia yang bekerja dikapal Sidia 1 yang berlokasi di senegal bahkan tidak dibayarkan gajinya dan ditelantarkan oleh perusahaan selama 10 bulan. Walaupun pada Januari 2025 mereka telah ditampung di KBRI dan salah satunya telah dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI Dakar senegal, namun masih ada 4 ABK lainnya yang tertahan disana serte kesemuanya belum mendapatkan haknya berupa gaji.

Kasus tersebut adalah satu dari sekian banyak kasus yang menimpa para pahlawan devisa yang seharusnya negara hadir khususnya kementerian ketenagakerjaan untuk turut aktif dan memberikan perlindungan hukum serta memulangkan mereka ke Indonesia.
Menurut Arqam, salah satu faktor yang mengakibatkan kementerian ketenagakerjaan Indonesia tidak bekerja dengan maksimal dokarenakan jabatan-jabatan fungaional di kementerian ketenagakerjaan tidak diisi oleh orang-orang yang pernah punya pengalaman sebagai pekerja migran Indonesia yang tentunya memiliki kualifikasi.

Jika hal ini terus berlanjut, maka peran Indonesia dikancah Internasional akan melemah yang mana diplomasi oleh kementerian terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia yang menopang perekonomian Indonesia dalam hal devisa negara maka dari itu pemerintah harus betul-betuk memperhatikan kesehahteraan serta perlindungan hukum bagi para pahlawan devisa tersebut.

Ketua Umum WHN juga menyoroti tentang jabatan strategis seperti menteri ketenagakerjaan dan kepala BP2MI yang justru tidak diisi oleh praktisi yang memiliki pengalaman dibidang ketenagakerjaan dan justru diisi oleh Politisi dan juga akademisi.

Seseorang yang belum pernah merasakan terjun langsung ke lapangan sebagai pekerja migran Indonesia tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia. ''Sudah selataknya Presiden Prabowo Subianto memikirkan kembali nasib para pekerja migran Indonesia dengan menempatkan orang-orang yang berpengalaman dibidangnya untuk menahkodai kementrerian ketenagakerjaan dan B2MI"Ujar Arqam.

Butet

KALI DIBACA

No comments:

Post a Comment