Jakarta, INVESTIGASI - Setelah sekian lama menanti, laporan pengaduan masyarakat Desa Yaba akhirnya memasuki babak baru. Laporan yang diajukan ke Komisi XII DPR RI kini telah sampai ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD)/pimpinan/Sekretariat Jenderal DPR RI. Langkah ini menjadi titik terang bagi perjuangan masyarakat yang selama ini merasa dirugikan oleh aktivitas tambang yang dilakukan PT. Indonesia Mas Mulia (IMM).
Investigasi jurnalis yang dilakukan oleh Isbat Usman membawa kasus ini semakin dekat ke meja para wakil rakyat. Berdasarkan pantauan status pengaduan, Isbat berharap Komisi XII DPR RI menepati janjinya untuk memberantas mafia tambang yang diduga bermain-main dengan regulasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap pimpinan Komisi XII segera memanggil pihak PT. IMM, terutama Sarka yang diketahui sebagai pemegang IUP dan Fendi selaku GM IMM. Mereka harus bertanggung jawab atas janji-janji yang pernah mereka lontarkan kepada masyarakat,” ujar Isbat dengan tegas.
Namun, perjuangan Isbat tak berjalan mulus. Di tengah upayanya mengawal laporan ini, ia justru dihadapkan pada tuduhan miring bahwa dirinya menerima suap dari perusahaan. Isbat dengan lantang membantah tudingan tersebut dan bertekad untuk mengonfrontasi semua pihak terkait.
“Saya akan tetap memperjuangkan tuntutan masyarakat dengan segala yang saya miliki. Ada tuduhan bahwa saya menerima aliran dana Rp150 juta, tetapi saya justru meminta Rp3 miliar? Ini fitnah! Saya akan pertanyakan semua ini di hadapan wakil rakyat. Yang pasti, PT. IMM harus bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka lakukan di Desa Yaba,” tegasnya.
Laporan yang kini telah berada di DPR RI juga mengungkap keterlibatan sejumlah elite dalam bisnis tambang IMM di Desa Yaba. Menurut Isbat, ada banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, termasuk pihak-pihak yang menjadi pemasok bahan bakar untuk operasional tambang.
“Tambang IMM di Desa Yaba ini sudah melibatkan banyak oknum elite yang mencari keuntungan dari situasi ini. Salah satunya adalah para penyedia BBM. Saya belum bisa mengungkap semuanya di ruang publik, biar nanti DPR yang mengungkap kejahatan ini melalui wakil rakyat kita,” lanjutnya.
Kini, bola panas ada di tangan Komisi XII DPR RI. Apakah mereka benar-benar akan menepati janji untuk membasmi mafia tambang? Ataukah laporan ini hanya akan menjadi tumpukan berkas yang terlupakan? Masyarakat Desa Yaba menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji manis.
Investigasi MALUT
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment