BONE – Investigasi Warta Global.id | Sulawesi Selatan.
-- Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran (TA) 2026 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian Tim Investigasi Warta Global.id. Kali ini, sorotan tertuju pada mekanisme penentuan tim teknis dan konsultan, menyusul adanya perbedaan keterangan antara Plt. Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Andi Muhtar, dengan Andi Supriadi, mantan Kabid SD yang namanya disebut dalam penjelasan mengenai pelaksanaan teknis program tersebut.
Persoalan ini bermula ketika HMS bersama Tim Investigasi Warta Global.id mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone pada Senin, 9 November 2026, untuk meminta penjelasan langsung mengenai mekanisme pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2026.
Dalam keterangannya, Plt. Kabid SD, Andi Muhtar, menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis program melibatkan tim teknis dan konsultan. Ia kemudian menyebut nama Andi Supriadi sebagai pihak yang menangani atau mengoordinasikan pelaksanaan teknis, termasuk keterlibatan personel tim teknis dan konsultan.
Andi Muhtar juga menjelaskan adanya pergantian pejabat yang berkaitan dengan bidang tersebut. Menurut keterangannya, sebelumnya posisi itu berkaitan dengan Rahman, yang kini menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, kemudian disebut mengalami pergantian kepada Andi Supriadi.
Andi Supriadi sendiri diketahui pernah menjabat sebagai Kabid SD dan saat ini telah dimutasi menjadi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cenrana.
Dalam penjelasan lebih lanjut, Andi Muhtar menggunakan istilah bahwa Andi Supriadi yang "mengeksekusi" atau menentukan personel tim teknis dan konsultan yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu poin yang dipertanyakan Tim Investigasi, terutama menyangkut arti istilah "mengeksekusi", batas kewenangan, serta dasar administrasi penunjukan personel teknis dan konsultan.
ANDI SUPRIADI BANTAH MENGATUR SELURUH TIM TEKNIS DAN KONSULTAN
Untuk memperoleh keterangan berimbang, pada Kamis, 12 November 2026, HMS kembali menemui Andi Supriadi guna meminta klarifikasi atas penyebutan namanya oleh Plt. Kabid SD.
Dalam keterangannya kepada HMS, Andi Supriadi membenarkan bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Namun, ia membantah tudingan atau kesan bahwa dirinya mengatur seluruh personel tim teknis dan konsultan dalam pelaksanaan program revitalisasi.
Ia mempertanyakan pihak yang menyampaikan keterangan tersebut dan meminta agar tuduhan itu dibuktikan.
"Kalau saya yang atur, suruh buktikan siapa yang menyebut nama saya. Itu hanya merusak nama saya," demikian inti pernyataan Andi Supriadi kepada HMS.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak semua personel teknis maupun konsultan merupakan orang-orang yang berada di bawah pengaturannya. Menurutnya, keterlibatan pihak-pihak tersebut bisa saja berasal dari berbagai unsur, termasuk kepala sekolah, tenaga teknis, maupun konsultan.
Andi Supriadi bahkan mempertanyakan apakah keterangan yang menyebut dirinya mengatur tim teknis dan konsultan tersebut benar-benar berasal dari Andi Muhtar atau pihak lain.
Saat ditanya siapa sumber informasi yang menyebut namanya, HMS menjelaskan bahwa identitas pemberi keterangan tidak dapat disampaikan karena merupakan bagian dari kerahasiaan sumber informasi jurnalistik.
ANDI MUHTAR KEMBALI BERIKAN PENJELASAN: MAKSUDNYA MENCARI SARJANA TEKNIK
Tidak berhenti pada bantahan tersebut, HMS kembali menemui Andi Muhtar selaku Plt. Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk memperjelas maksud pernyataannya mengenai Andi Supriadi yang disebut "mengeksekusi" tim teknis dan konsultan.
Dalam penjelasan lanjutan kepada HMS, Andi Muhtar menerangkan bahwa istilah tersebut dimaksudkan sebagai proses mencari atau menentukan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik untuk dilibatkan dalam tim teknis.
Andi Muhtar juga menjelaskan bahwa menurut pemahamannya, wajar apabila Andi Supriadi melakukan proses tersebut karena pada saat itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Kabid SD.
Ia menegaskan bahwa saat ini dirinya yang menjabat sebagai Plt. Kabid SD, bukan lagi Andi Supriadi.
Keterangan lanjutan tersebut menjadi penting karena memberikan penjelasan mengenai maksud penggunaan istilah "mengeksekusi" yang sebelumnya menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan Andi Supriadi dalam menentukan personel teknis dan konsultan.
Meski demikian, penjelasan lisan tersebut masih perlu diperkuat dengan dokumen administrasi, termasuk surat tugas, surat keputusan, daftar personel, serta dasar penunjukan tim teknis dan konsultan.
MEKANISME PENUNJUKAN TIM TEKNIS DAN KONSULTAN MASIH PERLU DIJELASKAN
Berdasarkan rangkaian konfirmasi tersebut, Tim Investigasi Warta Global.id memandang perlu adanya penjelasan terbuka dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mengenai sejumlah hal:
1. Siapa pejabat atau pihak yang secara resmi memiliki kewenangan menentukan dan menunjuk tim teknis serta konsultan dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2026?
2. Apakah Andi Supriadi memiliki surat tugas atau kewenangan tertulis untuk mengoordinasikan maupun menentukan personel tim teknis dan konsultan?
3. Siapa saja tenaga ahli atau personel berlatar belakang sarjana teknik yang dilibatkan dalam program tersebut?
4. Apa dasar administrasi dan mekanisme penugasan masing-masing personel?
5. Apakah proses penunjukan dan pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang berlaku?
6. Apa maksud sebenarnya dari pernyataan Andi Muhtar bahwa Andi Supriadi "mengeksekusi" seluruh tim teknis dan konsultan, dan bagaimana bentuk pelaksanaannya secara administratif?
Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan penelusuran informasi publik terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
DOKUMEN DAN KLARIFIKASI MENJADI KUNCI
Tim Investigasi menilai bahwa perbedaan penjelasan antara Andi Muhtar dan Andi Supriadi perlu ditempatkan secara proporsional. Keterangan Andi Muhtar menyebut adanya peran Andi Supriadi dalam proses penentuan personel teknis, sedangkan Andi Supriadi membantah anggapan bahwa dirinya mengatur seluruh tim teknis dan konsultan.
Sementara itu, penjelasan lanjutan Andi Muhtar menyebut bahwa istilah "mengeksekusi" merujuk pada proses mencari tenaga berlatar belakang sarjana teknik.
Dengan demikian, substansi persoalan yang perlu dijawab bukan sekadar siapa yang disebut atau membantah, tetapi bagaimana mekanisme resmi penentuan personel, siapa yang berwenang, dan apakah seluruh proses tersebut memiliki dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
TIM INVESTIGASI BUKA RUANG HAK JAWAB
Hingga berita ini diterbitkan, Tim Investigasi Warta Global.id masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Andi Supriadi, Andi Muhtar, Rahman, pihak konsultan teknis, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bone untuk memberikan penjelasan tambahan disertai dokumen pendukung apabila diperlukan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya penelusuran informasi publik terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan TA 2026. Setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan tanggapan secara berimbang.
Investigasi Warta Global.id akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini demi mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelaksanaan program pendidikan yang bersumber dari anggaran negara.
Redaksi investigasi Warta Global
