BONE – Investigasi Warta Global.id | Sulawesi Selatan.
-- Berdasarkan hasil pantauan di lokasi SMK Negeri 5 Mare, Desa Kadai, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung melalui Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian.
Kegiatan tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp1.391.913.000 untuk rehabilitasi Gedung B dan P. Besarnya nilai anggaran ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, kesesuaian perencanaan, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Sorotan utama tertuju pada keterbukaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, volume pekerjaan, harga satuan material, penggunaan tenaga kerja, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Apakah material yang digunakan, volume pekerjaan, dan pembayaran tenaga kerja telah sesuai dengan RAB serta ketentuan teknis yang berlaku?
Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, Inspektorat Kabupaten Bone dan aparat penegak hukum (APH) diminta melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan terhadap dokumen perencanaan, pengadaan material, penggunaan tenaga kerja, hingga realisasi fisik dan keuangan pekerjaan.
Pemeriksaan tersebut penting guna memastikan penggunaan dana bantuan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan serta hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar konstruksi yang telah ditetapkan.
Upaya Konfirmasi: HMS Mengaku Sempat Dilarang Mengambil Gambar
Dalam rangka menjalankan fungsi kontrol sosial dan memperoleh informasi berimbang, HMS dari Investigasi Warta Global.id melakukan upaya konfirmasi langsung kepada pihak SMK Negeri 5 Mare.
Pada Rabu, 4 November 2026, HMS mendatangi SMK Negeri 5 Mare dengan maksud menemui kepala sekolah untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan program revitalisasi tersebut. Namun, kepala sekolah tidak berada di tempat saat kunjungan berlangsung.
Saat berada di lingkungan sekolah, HMS mengaku mendapat teguran dari salah seorang pihak sekolah yang melarang pengambilan gambar dengan alasan hal tersebut merupakan aturan sekolah.
Menanggapi hal itu, HMS menyampaikan bahwa dirinya datang dalam kapasitas sebagai wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik. HMS juga menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai salah satu dasar hukum dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Meski demikian, kegiatan peliputan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, etika jurnalistik, serta hak dan kepentingan pihak lain.
Selanjutnya, HMS menemui seorang guru yang sedang bertugas piket untuk menanyakan keberadaan kepala sekolah. Dalam keterangannya kepada HMS, guru tersebut menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang berada di kota. Guru itu juga menyebutkan bahwa kepala sekolah biasanya berada atau nongkrong di sebuah kedai kopi apabila ingin ditemui.
Keterangan tersebut merupakan informasi dari guru yang ditemui dan belum dikonfirmasi secara langsung kepada kepala sekolah.
Tidak berhenti sampai di situ, pada Jumat, 13 November 2026, HMS dari Investigasi Warta Global.id kembali berupaya menghubungi Kepala SMK Negeri 5 Mare melalui sambungan telepon WhatsApp untuk meminta klarifikasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan program revitalisasi senilai Rp1,39 miliar tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, panggilan tersebut belum mendapat jawaban.
Inspektorat dan APH Diminta Audit RAB serta Realisasi Pekerjaan
Mengingat besarnya anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, Inspektorat Kabupaten Bone diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian RAB dengan realisasi pembelian material, harga satuan, volume pekerjaan, pembayaran upah tenaga kerja, serta kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi awal pelanggaran berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang sah.
Selain itu, pihak pengelola kegiatan P2SP dan kepala sekolah diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.
Hingga saat ini, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Investigasi Warta Global.id tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala SMK Negeri 5 Mare, panitia P2SP, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, serta hak jawab mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan rehabilitasi Gedung B dan P.
Tim Investigasi Warta Global.id akan terus berupaya memperoleh keterangan dari pihak sekolah dan pengelola kegiatan demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi, akuntabilitas, serta kualitas hasil pekerjaan merupakan hal mendasar agar anggaran negara sebesar Rp1.391.913.000 benar-benar digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu sarana serta prasarana pendidikan.
Hingga berita ini ditayangkan, kepala sekolah belum berhasil ditemui maupun dimintai keterangan secara langsung. Upaya konfirmasi selanjutnya tetap akan dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari pihak sekolah.
Tim Investigasi Warta Global.id
