Aceh Timur–InvestigasiWartaGlobal.Com

Ada yang patut dipertanyakan ketika perusahaan pelat merah yang mengemban pekerjaan pembangunan pascabencana justru tidak menunjukkan keterbukaan komunikasi terhadap media. PT Waskita Karya (Persero) Tbk, perusahaan yang menjalankan proyek strategis berkaitan dengan kepentingan masyarakat, semestinya memahami bahwa transparansi bukan pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab publik.

Media Bidiktekini.com melalui Koordinator Liputan Provinsi Aceh, Saifuddin Ismail, mengaku telah berupaya membangun komunikasi dan menjajaki kemitraan dengan Waskita Karya terkait pelaksanaan proyek penanganan kawasan pascabencana di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

Namun, menurut keterangan pihak media, upaya tersebut belum mendapatkan respons positif. Bahkan, komunikasi yang diterima secara tidak resmi mengindikasikan perusahaan tidak berminat menjalin kemitraan dengan Bidiktekini.com.

Pertanyaannya sederhana, tetapi tidak boleh dianggap remeh: apakah yang ditolak hanya tawaran kemitraan, atau justru komunikasi dengan media juga tidak dikehendaki?

Dua hal tersebut harus dibedakan secara tegas. Perusahaan tentu memiliki hak menentukan kebijakan kemitraan dan tidak berkewajiban menerima setiap tawaran kerja sama media. Namun, hak menolak kemitraan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghambat akses informasi jurnalistik maupun menghindari pertanyaan mengenai proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat.

JANGAN SAMPAI PROYEK PASCABENCANA MENJADI WILAYAH GELAP INFORMASI

Pembangunan pascabencana bukan sekadar urusan kontraktor, direksi, dan administrasi perusahaan. Di balik setiap paket pekerjaan terdapat masyarakat yang membutuhkan kepastian: apakah pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, bagaimana kualitas konstruksinya, bagaimana penggunaan anggarannya, serta apakah fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan korban bencana?

Apabila proyek tersebut menggunakan anggaran negara, maka kepentingan publik atas informasi menjadi semakin kuat.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 6, menegaskan peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Sementara itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik sesuai ketentuan hukum.

Memang, tidak setiap dokumen perusahaan otomatis menjadi informasi publik. Status informasi, sumber pendanaan, pihak yang menguasai dokumen, dan ketentuan pengecualian harus diperiksa secara hukum. Namun, prinsip akuntabilitas proyek publik tidak boleh dikesampingkan.

DIREKSI HARUS MENJAWAB, BUKAN MEMBIARKAN PERTANYAAN MENGGANTUNG

Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada redaksi, sejumlah pejabat Waskita Karya disebut memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian operasional pekerjaan di Aceh.

Nama Ari Asmoko, Direktur Operasi I, disebut berkaitan dengan pengendalian operasional. Steven Subiantoro, Corporate Secretary, menjadi pihak yang relevan dalam jalur komunikasi resmi perusahaan. Sementara Paulus Budi Kartiko, Kepala Divisi Operasi I, disebut terlibat dalam pengawasan pekerjaan melalui unit operasional terkait.

Nama dan jabatan tersebut perlu dikonfirmasi kembali kepada perusahaan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai struktur penanggung jawab maupun kewenangan masing-masing.

Namun, satu hal patut ditegaskan: komunikasi korporasi bukan sekadar urusan menjawab surat atau menerima telepon. Corporate Secretary memiliki fungsi penting dalam memastikan informasi perusahaan tersampaikan secara tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika terdapat persoalan komunikasi di tingkat lapangan, perusahaan semestinya menyediakan jalur klarifikasi yang jelas. Jangan sampai masyarakat dan media harus menebak-nebak siapa yang berwenang menjawab persoalan proyek.

KEMITRAAN BOLEH DITOLAK, PERTANYAAN PUBLIK JANGAN DIHINDARI

Inilah garis pembeda yang harus dipahami oleh setiap perusahaan yang mengerjakan proyek berkepentingan publik.

Media bukan bagian dari struktur pemasaran kontraktor. Wartawan bukan tenaga promosi perusahaan. Kemitraan komersial bukan tiket untuk memperoleh akses jurnalistik.

Karena itu, media independen tidak seharusnya diukur dari kesediaannya menjadi mitra bisnis perusahaan. Ukuran profesionalisme pers justru terletak pada kemampuannya menjaga jarak, menguji informasi, mengajukan pertanyaan kritis, dan menyampaikan fakta tanpa ketergantungan pada kepentingan pihak yang diberitakan.

Waskita Karya boleh menolak kerja sama. Tetapi publik tetap berhak mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Jangan sampai muncul kesan bahwa perusahaan lebih nyaman berkomunikasi dengan pihak yang memiliki hubungan kemitraan daripada menghadapi pertanyaan jurnalistik yang independen.

LIMA PERTANYAAN YANG LAYAK DIJAWAB WASKITA KARYA

Redaksi Bidiktekini.com memandang perlu adanya penjelasan resmi mengenai:

1. Siapa Project Manager yang bertanggung jawab atas pekerjaan penanganan kawasan pascabencana di Kecamatan Pante Bidari?
2. Apa nama paket pekerjaan, nilai kontrak, sumber pendanaan, dan jangka waktu pelaksanaannya?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan mutu, keselamatan kerja, dan pengendalian progres pembangunan?
4. Apakah Waskita Karya menyediakan mekanisme resmi bagi wartawan untuk meminta konfirmasi dan memperoleh informasi proyek?
5. Apakah benar perusahaan menyatakan tidak berminat menjalin kemitraan dengan Bidiktekini.com, dan apa alasan resmi di balik keputusan tersebut?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Itu merupakan bagian dari kontrol publik yang patut dijawab secara proporsional.

PASCABENCANA BUKAN PANGGUNG UNTUK MEMBANGUN CITRA, MELAINKAN AMANAH UNTUK MEMULIHKAN KEHIDUPAN

Masyarakat Aceh Timur tidak membutuhkan sekadar pemberitaan seremonial mengenai proyek pembangunan. Mereka membutuhkan hasil pekerjaan yang berkualitas, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai bangunan terlihat selesai di atas kertas, tetapi kualitas dan manfaatnya justru menyisakan persoalan di kemudian hari.

Di sinilah fungsi pers menjadi penting. Media harus dapat memeriksa, mengonfirmasi, mengkritik, dan mengawasi tanpa harus terlebih dahulu menjadi mitra komersial pihak yang diawasi.

Redaksi Bidiktekini.com menegaskan tetap membuka ruang klarifikasi kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, termasuk kepada jajaran direksi, Corporate Secretary, divisi operasional, maupun Project Manager yang berwenang.

TRANSPARANSI TIDAK BOLEH BERGANTUNG PADA KEMAUAN PERUSAHAAN

Jika tidak ada persoalan, keterbukaan semestinya menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan. Jika terdapat kendala, penjelasan resmi justru menjadi jalan untuk meluruskan informasi.

Sebab, dalam proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat, diam bukanlah jawaban yang menyelesaikan persoalan.

Pers tidak meminta perlakuan istimewa. Pers meminta ruang untuk menjalankan tugasnya secara profesional.

Dan perusahaan yang mengerjakan proyek berkepentingan publik semestinya memahami satu prinsip sederhana: yang boleh ditolak adalah kemitraan, bukan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.

Karya Jurnalis