InvestigasiWartaGlobal.id | TANGERANG – Nama organisasi pers Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) diduga dijadikan kendaraan untuk memperoleh dana dari instansi pemerintah. Seorang pria bernama Syarif Hidayat disebut menerima transfer Rp1.000.000 dari Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan setelah mengaku sebagai anggota GWI.
Ironisnya, menurut Ketua Umum DPP GWI, Syamsul Bahri, pria tersebut telah diberhentikan dari keanggotaan pers GWI lebih dari satu bulan sebelum persoalan ini mencuat.
Jika keterangan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar urusan internal organisasi. Ada pertanyaan serius mengenai dugaan penggunaan identitas kelembagaan tanpa kewenangan, proses pencairan dana, hingga pertanggungjawaban uang yang telah diterima.
SATU JUTA RUPIAH, TETAPI MEMBUKA BANYAK PERTANYAAN!
Kasus ini bermula ketika GWI mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) II yang dijadwalkan pada 10 November 2026.
Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, organisasi menyampaikan proposal kepada sejumlah instansi pemerintah di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.
Namun, ketika pengurus melakukan komunikasi lanjutan dengan Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan, muncul informasi bahwa dana Rp1 juta telah ditransfer kepada Syarif Hidayat.
Menurut keterangan yang diterima Syamsul, Syarif datang dengan mengaku sebagai anggota GWI.
Syamsul kemudian melakukan konfirmasi langsung. Dalam komunikasi tersebut, Syarif disebut membenarkan telah menerima transfer dana.
Bahkan, terdapat pesan yang disampaikan kepada Ketua Umum GWI:
"Izin ketua mohon maaf, tadi dapat undangan dari grup Tangsel, uangnya tadinya untuk ongkos sewa mobil rombongan dari Tangsel."
Pernyataan tersebut justru menyisakan tanda tanya besar.
Jika uang itu diperoleh atas nama GWI, siapa yang memberikan kewenangan? Siapa anggota rombongan yang dimaksud? Apakah penggunaan dana telah disetujui pengurus pusat? Di mana bukti pertanggungjawaban penggunaannya?
Jangan sampai proposal organisasi menjadi pintu masuk pencairan uang, sementara pihak yang memiliki kewenangan justru tidak mengetahui proses penerimaannya.
STATUS KEANGGOTAAN SUDAH DICABUT, LALU ATAS DASAR APA NAMA GWI MASIH DIGUNAKAN?
Syamsul Bahri secara tegas menyampaikan bahwa Syarif Hidayat telah diberhentikan dari keanggotaan pers GWI lebih dari satu bulan sebelumnya.
Tidak hanya itu, DPP GWI juga disebut belum membentuk kepengurusan resmi di wilayah Tangerang Selatan.
Dua keterangan ini menjadi titik krusial yang patut ditelusuri.
Apabila seseorang sudah tidak lagi menjadi anggota, apakah ia masih berhak memperkenalkan diri sebagai bagian dari GWI untuk mengurus kepentingan kelembagaan?
Jika tidak ada kepengurusan resmi Tangerang Selatan, siapa yang membentuk atau mengelola grup yang disebut menjadi sumber undangan?
Apakah ada surat mandat, surat tugas, atau persetujuan tertulis dari DPP GWI?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan yang harus dijawab dengan emosi, melainkan persoalan legitimasi yang harus dibuktikan melalui dokumen.
DPP GWI TIDAK MAU IDENTITAS ORGANISASI DIJADIKAN MESIN PENCARI UANG!
Ketua Umum DPP GWI, Syamsul Bahri, menyatakan akan menempuh jalur hukum dan mempersiapkan laporan kepolisian.
"Ini bukan persoalan besar atau kecilnya uang. Ini persoalan kehormatan organisasi. Nama GWI tidak boleh digunakan oleh orang yang sudah tidak memiliki kewenangan. Jangan menjadikan organisasi sebagai kendaraan untuk mendapatkan uang atau keuntungan pribadi," tegas Syamsul.
Ia menegaskan tidak akan membiarkan dugaan tersebut berhenti hanya sebagai perdebatan internal.
"Kami akan menempuh jalur hukum. Biarkan aparat penegak hukum memeriksa siapa yang mengajukan, siapa yang menerima, atas dasar apa uang itu diberikan, dan bagaimana penggunaannya. Kalau memang tidak ada kewenangan, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum," tandasnya.
Syamsul kembali menegaskan bahwa GWI belum membentuk kepengurusan resmi di Tangerang Selatan.
JEJAK TRANSFER HARUS DITELUSURI, BUKAN SEKADAR SALING MEMBANTAH!
Dalam perspektif investigasi, terdapat beberapa titik yang harus dibuka agar persoalan ini tidak berhenti pada pernyataan sepihak.
Pertama, dokumen proposal yang menjadi dasar permintaan dana.
Kedua, identitas orang yang mengajukan proposal dan komunikasi dengan pihak dinas.
Ketiga, bukti transfer serta identitas rekening penerima.
Keempat, dokumen keanggotaan dan keputusan pemberhentian Syarif Hidayat.
Kelima, bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan bantuan.
Keenam, keterangan resmi Dinas Cipta Karya Tangerang Selatan mengenai mekanisme penyaluran dana.
Semua itu penting untuk membangun konstruksi peristiwa secara utuh. Sebab, menerima transfer uang tidak otomatis merupakan tindak pidana. Namun, apabila terdapat penggunaan identitas atau kedudukan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan pihak lain menyerahkan uang, persoalan tersebut dapat masuk dalam pengujian unsur penipuan.
PASAL 492 KUHP: ADA DUGAAN PENIPUAN YANG PERLU DIUJI PENYIDIK
Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan.
Ketentuan tersebut mencakup perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.
Ancaman pidananya berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori V.
Namun, penerapan pasal ini harus melalui pembuktian setiap unsur, termasuk hubungan antara dugaan penggunaan identitas atau kedudukan palsu dengan keputusan pihak dinas menyerahkan uang.
Karena itu, penyidik perlu memeriksa seluruh dokumen, komunikasi, keterangan pemberi dana, dan penerima transfer sebelum menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.
DINAS CIPTA KARYA TANGERANG SELATAN JANGAN TUTUP MATA!
Pihak Dinas Cipta Karya Kota Tangerang Selatan perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana dana Rp1 juta tersebut bisa disalurkan.
Apakah penerima telah diverifikasi sebagai pengurus atau anggota resmi GWI? Apakah ada surat permohonan dan mandat organisasi? Siapa pejabat atau petugas yang menyetujui transfer?
Jika bantuan diberikan untuk kegiatan organisasi, semestinya terdapat kejelasan mengenai penerima, tujuan, serta pertanggungjawaban penggunaannya.
Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian penting dari akuntabilitas pelayanan dan administrasi pemerintahan.
UJI FAKTA, BUKA DOKUMEN, JANGAN BIARKAN NAMA ORGANISASI DIPERMAINKAN!
Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi organisasi pers maupun instansi pemerintah. Identitas organisasi bukan atribut bebas pakai. Keanggotaan bukan legitimasi permanen untuk bertindak atas nama lembaga setelah kewenangan dicabut.
Syarif Hidayat harus diberi ruang untuk menjelaskan dasar tindakannya, termasuk menunjukkan bukti mandat apabila memang memilikinya. Dinas Cipta Karya juga perlu memberikan klarifikasi mengenai dasar penyaluran dana.
Sementara itu, pernyataan Syamsul Bahri mengenai rencana laporan kepolisian patut ditindaklanjuti dengan pembukaan seluruh dokumen dan bukti pendukung.
JANGAN SAMPAI NAMA GWI MENJADI TAMENG UNTUK MENGAKSES DANA. JIKA ADA PENYALAHGUNAAN IDENTITAS, TELUSURI MODUSNYA, PERIKSA ALIRAN UANGNYA, DAN UJI PERTANGGUNGJAWABANNYA DI HADAPAN HUKUM!
Redaksi: InvestigasiWartaGlobal.id
