BONE – Warta Global.id | Sulawesi Selatan
MAROANGIN – Pelaksanaan pembangunan melalui Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 218 Maroangin, Kelurahan Maroangin, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, menjadi sorotan dan memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi serta kesesuaian penggunaan anggaran.
Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki alokasi anggaran sebesar Rp1.124.795.575 atau sekitar Rp1,12 miliar.
Berdasarkan informasi dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara besaran anggaran dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi material, hingga penggunaan anggaran.
Meski demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan awal yang memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen administrasi, penghitungan volume, serta pengecekan fisik pekerjaan oleh instansi berwenang.
Tim Investigasi Warta Global menilai, pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut tidak semestinya hanya berfokus pada kelengkapan administrasi. Pemeriksaan juga perlu mencakup pengukuran fisik bangunan, perhitungan volume pekerjaan, kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB), harga satuan, spesifikasi material, progres pembangunan, dokumen pembayaran, hingga berita acara serah terima pekerjaan.
REGULASI DAN ASPEK HUKUM
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta ketentuan pengadaan yang relevan dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi rekayasa harga, pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam hal ditemukan unsur tindak pidana korupsi, penanganannya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Namun, penetapan adanya pelanggaran maupun pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses hukum, bukan semata-mata berdasarkan informasi atau dugaan.
KRONOLOGI KONFIRMASI DAN UPAYA KLARIFIKASI
Rabu, 7 Oktober 2026
Tim Investigasi Warta Global menghubungi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekolah SD Negeri 218 Maroangin melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait pelaksanaan program revitalisasi tersebut.
Dalam komunikasinya, Plt. Kepala Sekolah menyampaikan bahwa dirinya belum dapat bertemu langsung dengan tim untuk menghindari kesalahpahaman komunikasi.
Ia juga menyatakan bahwa pihak sekolah terbuka terhadap transparansi dan bersedia memberikan informasi sepanjang informasi tersebut tidak termasuk materi khusus yang diterima dalam kegiatan bimbingan teknis sebelum program pembangunan dilaksanakan.
Berikut pernyataan Plt. Kepala Sekolah dalam komunikasi WhatsApp:
"Iye, tidak bisaka ketemu langsung agar mencegah terjadinya miss komunikasi. Insya Allah kami dari pihak sekolah akan berusaha transparansi dan memberikan info selama itu infonya tidak bersifat khusus seperti materi bimtek yang kami terima sebelum program pembangunan berjalan."
Dalam komunikasi yang sama, Plt. Kepala Sekolah juga mengundang tim untuk datang langsung ke sekolah guna memperoleh informasi.
Ia turut menekankan pentingnya tabayyun atau melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan terhadap suatu informasi.
Jumat, 23 Oktober 2026
Tim Investigasi kembali menghubungi Plt. Kepala Sekolah melalui WhatsApp untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
Dalam tanggapannya, Plt. Kepala Sekolah menyampaikan bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik maupun masukan dari pihak mana pun.
Ia justru mempersilakan tim investigasi datang langsung ke sekolah agar dapat melihat perkembangan pembangunan sekaligus memperoleh informasi langsung dari sumber di lapangan.
Berikut pernyataannya:
"Saya pribadi tidak alergi terhadap kritik dan masukan dari pihak mana pun. Terkait hal ini baiknya kita yang ke sekolah karena bisa sekaligus melihat progres pembangunan sekaligus bisa juga menggali informasi yang tentunya akan lebih akurat jika sumbernya langsung di lapangan."
Ia kembali mempersilakan tim datang ke sekolah untuk mendapatkan informasi yang dinilainya lebih valid.
Selasa, 27 Oktober 2026
Menindaklanjuti undangan tersebut, Tim Investigasi Warta Global mendatangi SD Negeri 218 Maroangin untuk melakukan klarifikasi sekaligus melihat perkembangan pembangunan revitalisasi.
Namun, saat tim tiba di lokasi, Plt. Kepala Sekolah tidak berada di sekolah maupun di lokasi pembangunan sehingga klarifikasi secara langsung belum dapat terlaksana.
Senin, 9 November 2026
HMS bersama Tim Investigasi Warta Global mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan bertemu dengan Plt. Kepala Bidang SD, Andi Muhtar.
Dalam pertemuan tersebut, tim menyampaikan persoalan upaya konfirmasi kepada Plt. Kepala Sekolah SD Negeri 218 Maroangin yang hingga saat itu belum berhasil dilakukan secara langsung.
Menanggapi hal tersebut, Andi Muhtar menyampaikan kepada HMS dan tim:
"Pergi ke sekolahnya dan keloi."
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks arahan agar tim mendatangi langsung sekolah untuk melakukan klarifikasi kepada Plt. Kepala Sekolah.
Kamis, 12 November 2026
Tim Investigasi kembali berupaya menghubungi Plt. Kepala Sekolah SD Negeri 218 Maroangin melalui WhatsApp dan sambungan telepon guna memperoleh penjelasan tambahan terkait pelaksanaan program revitalisasi.
Namun, hingga berita ini disusun, upaya komunikasi tersebut belum mendapatkan tanggapan.
INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN
Mengingat besarnya alokasi anggaran yang mencapai Rp1.124.795.575, Tim Investigasi Warta Global meminta Inspektorat Kabupaten Bone melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan pembangunan revitalisasi SD Negeri 218 Maroangin.
Pemeriksaan diharapkan mencakup:
1. Kesesuaian antara RAB dengan realisasi pekerjaan di lapangan.
2. Volume dan spesifikasi teknis setiap item pekerjaan.
3. Kualitas serta kesesuaian material yang digunakan.
4. Kewajaran harga satuan dan penggunaan anggaran.
5. Progres fisik pembangunan dibandingkan dengan realisasi pembayaran.
6. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan administrasi kegiatan.
Selain itu, BPK maupun BPKP sesuai tugas dan kewenangan masing-masing diharapkan dapat melakukan pemeriksaan atau audit apabila diperlukan.
Aparat Penegak Hukum (APH) juga diharapkan menindaklanjuti apabila ditemukan bukti awal adanya penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Langkah pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah penggunaan anggaran sebesar Rp1.124.795.575 telah dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
KETERBUKAAN INFORMASI DAN HAK JAWAB
Tim Investigasi Warta Global menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan informasi awal yang disusun berdasarkan keterangan sumber serta rangkaian upaya konfirmasi dan klarifikasi yang telah dilakukan.
Pemberitaan ini bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, mark-up anggaran, ataupun bentuk penyimpangan lainnya.
Redaksi Warta Global.id tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Plt. Kepala Sekolah SD Negeri 218 Maroangin, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, PPK, pelaksana kegiatan, serta seluruh pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi langsung dari Plt. Kepala Sekolah belum berhasil diperoleh. Sementara itu, tanggapan Plt. Kepala Bidang SD, Andi Muhtar, telah disampaikan sebagaimana dikutip dalam kronologi di atas.
Transparansi penggunaan anggaran negara merupakan bagian penting dari pengawasan publik. Setiap rupiah anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat.
Jurnalis: HMs
