BONE – Warta Global.id | Sulawesi Selatan
Jumat, 13 November 2026 – Polemik pemberitaan mengenai penggunaan anggaran Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMK Negeri 5 Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terus bergulir.
Setelah berita berjudul “Revitalisasi SMK Negeri 5 Mare Rp1,39 Miliar Disorot, RAB, Material dan Pelaksanaan P2SP Dipertanyakan, Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum Diminta Turun Tangan” diterbitkan, Kepala SMK Negeri 5 Mare, Andi Budi, diduga menyampaikan sejumlah pernyataan bernada tekanan kepada wartawan.
Berdasarkan rekaman komunikasi dan pesan tertulis yang diterima wartawan, Andi Budi meminta agar berita tersebut segera dicabut.
Ia juga menyampaikan rencana melaporkan wartawan kepada pihak kepolisian apabila permintaannya tidak dipenuhi.
Dalam salah satu pesannya, Andi Budi menyampaikan:
"Insya Allah kalau tidak cabut beritanya ini, hari Senin saya akan polisikan dan BAP akan saya kirimkan. Saudara itu di beberapa sekolah di Sinjai kamu perlakukan hal sama. Tunggumi.
" Tidak hanya itu, terdapat pula pernyataan lain yang dinilai wartawan bernada intimidatif.
"Tabe, saya tidak biasa ganggu orang. Tapi kalau kamu ganggu saya, biasa belum ada yang nyenyak tidurnya. Saya rencana setelah saya melapor, saya akan panggil teman-teman media untuk konferensi pers. Semoga Allah SWT memberikan saya kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT.
" Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena disampaikan dalam rangkaian komunikasi yang juga berisi desakan agar berita yang telah dipublikasikan segera dicabut.
DESAK BERITA DICABUT DAN ANCAM TEMPUH JALUR HUKUM
Dalam komunikasi yang sama, Andi Budi disebut berulang kali meminta wartawan mencabut pemberitaan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Ia juga menyatakan akan mengambil langkah hukum dengan alasan pemberitaan tersebut mencemarkan nama baik organisasi.
Salah satu pesan yang disampaikan berbunyi:
"Kalau tidak kita cabut laporannya dan minta maaf atas pencemaran nama baik organisasi saya. Saya akan buatkan ki sejarah sekolah yang akan melaporkan wartawan.
" Bahkan, ia kembali menegaskan:
"Saya hanya minta cabut berita dan selesai sampai hari ini masalahnya. Jika tidak, Minggu kita berhadap-hadapan. Itu saja permintaanku, Kanda. Cabut berita selesai urusan kita.
" Dalam pesan lainnya, Andi Budi menyebut telah mengumpulkan sejumlah bukti untuk kepentingan pelaporan.
"Tabe Pak. Kalau mauki selesai masalah ta, cabut atau minta maaf secara terbuka mengenai berita ta.
Ada beberapa pasal akan saya laporkan ki, lebih dua alat bukti. Insya Allah. Karena kita ganggu ka. Dan saya tidak pernah ganggu ki. Yang akan saya hantam oknumnya, Pak. Insya Allah.
" Ia juga menyampaikan bahwa pesan yang dikirimkannya baru sebagian dari materi yang akan disampaikan kepada sejumlah media apabila wartawan tidak mencabut pemberitaan tersebut.
"Tabe ini baru kulit-kulitnya tulisanku dan sebelum saya polisikan dan kirimkan ke berbagai media cetak dan online.
Jika kita tidak cabut beritanya itu, tulisan ini akan saya kirim ke berbagai media cetak dan online.
" Dalam pesan berikutnya, ia kembali menyampaikan:
"Nanti saya kirimkan semua belum hari ini. Sesuai penyampaian saya. Lo upatateme temeko, ganggaka tega ullemu berani gangguka.
" Pernyataan terakhir tersebut menggunakan bahasa daerah Bugis. Makna dan konteks lengkapnya perlu dikonfirmasi agar tidak terjadi kesalahan penafsiran.
SINGGUNG DUGAAN PERMINTAAN UANG KEPADA SEJUMLAH PIHAK DI SINJAI
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah pernyataan Andi Budi yang menyinggung dugaan adanya permintaan uang kepada sejumlah pihak di Kabupaten Sinjai.
Dalam pesannya, ia menyampaikan:
"Semua teman-teman saya di Sinjai, Bapak telepon terus, minta uang, sudah dikasih, telepon lagi, dan seterusnya. Nanti kita lihat.
" Pernyataan tersebut merupakan tudingan yang disampaikan oleh Andi Budi dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Hms menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa didukung bukti yang dapat diverifikasi.
Pihak yang disebut maupun pihak-pihak terkait perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi.
WARTAWAN PERTANYAKAN DASAR DESAKAN PENCABUTAN BERITA
Wartawan menilai keberatan terhadap suatu pemberitaan merupakan hak setiap pihak. Namun, penyelesaian keberatan seharusnya ditempuh melalui mekanisme jurnalistik dan hukum yang berlaku, bukan melalui komunikasi yang berpotensi dipersepsikan sebagai tekanan terhadap kerja pers.
Pemberitaan mengenai penggunaan anggaran revitalisasi sekolah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers, khususnya dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.
Wartawan berkewajiban menyampaikan informasi berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.
Apabila terdapat keberatan terhadap isi berita, pihak yang merasa dirugikan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Selain itu, pengaduan terkait pemberitaan juga dapat disampaikan melalui mekanisme Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
SUBSTANSI REVITALISASI SMKN 5 MARE TETAP PERLU DIKLARIFIKASI
Di tengah polemik komunikasi tersebut, substansi awal pemberitaan mengenai anggaran revitalisasi SMK Negeri 5 Mare tetap memerlukan penjelasan terbuka.
Anggaran program revitalisasi yang menjadi sorotan tersebut tercatat sekitar Rp1,39 miliar. Sejumlah aspek yang perlu mendapatkan klarifikasi antara lain:
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rincian alokasi anggaran.
Spesifikasi teknis serta jenis material yang digunakan.
Kesesuaian volume pekerjaan dengan kondisi fisik di lapangan.
Mekanisme pelaksanaan Program Pembangunan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan (P2SP).
Transparansi pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah.
Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan instansi berwenang diharapkan dapat melakukan penelusuran sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemeriksaan diperlukan agar penggunaan anggaran negara dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan, spesifikasi, dan tujuan program.
PERS TIDAK BOLEH DIHALANGI, HAK HUKUM TETAP DIHORMATI
Pers memiliki fungsi memberikan informasi, melakukan pendidikan, hiburan, serta menjalankan kontrol sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Di sisi lain, setiap orang yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Karena itu, perlu dibedakan antara penggunaan hak hukum untuk menyampaikan keberatan dengan tindakan yang berpotensi menghambat atau menekan pelaksanaan tugas jurnalistik.
Dugaan intimidasi dalam komunikasi tersebut perlu ditelaah secara objektif berdasarkan isi pesan, konteks percakapan, serta bukti pendukung yang tersedia.
CATATAN REDAKSI
Redaksi Warta Global.id menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan komunikasi yang diterima wartawan dan merupakan bagian dari upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala SMK Negeri 5 Mare, Andi Budi, untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, maupun bukti pendukung atas keberatan terhadap pemberitaan sebelumnya.
Redaksi juga memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam tudingan mengenai dugaan permintaan uang di Kabupaten Sinjai.
Kami menegaskan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan terbuka kepada publik.
Pers bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, dan kepentingan masyarakat.
Setiap keberatan hendaknya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari Kepala SMK Negeri 5 Mare, Andi Budi, terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut maupun substansi penggunaan anggaran revitalisasi sekolah.
TIM INVESTIGASI WARTA GLOBAL.ID
