InvestigasiWartaGlobal.id | Medan – Satu bulan sudah berlalu sejak Polres Tapanuli Selatan mengumumkan penangkapan sebuah mobil L300 bermuatan sekitar 900 liter solar subsidi di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Namun hingga hari ini, publik masih bertanya-tanya: di mana aktor intelektual yang disebut-sebut berada di balik dugaan praktik mafia BBM bersubsidi tersebut?

Pertanyaan itu bukan tanpa alasan. Sebab, dari rangkaian fakta yang terungkap ke publik, proses penegakan hukum sejauh ini terkesan berhenti pada level pelaksana lapangan. Sementara pihak-pihak yang diduga memiliki peran strategis dalam rantai distribusi BBM subsidi belum terlihat tersentuh.

DPD Media Online Siber Indonesia (MOSI) Kota Medan secara terbuka mempertanyakan keseriusan Polres Tapanuli Selatan dalam membongkar perkara yang selama ini menjadi salah satu kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat luas.

Dalam penelusuran InvestigasiWartaGlobal.id, muncul sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban memuaskan.

Jika benar kendaraan tersebut mengangkut sekitar 900 liter solar subsidi, lalu dari mana asal BBM tersebut diperoleh?

Apakah aparat telah menelusuri sumber pengisian BBM?

Apakah seluruh rekaman CCTV SPBU yang diduga berkaitan telah diperiksa?

Apakah ada pemeriksaan terhadap operator, pengawas maupun pihak manajemen SPBU yang diduga mengetahui alur distribusi BBM tersebut?

Dan yang paling penting, apakah penyidik benar-benar sedang memburu otak di balik aktivitas itu atau justru penyidikan berhenti pada sopir yang tertangkap?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut terus berkembang karena hingga memasuki bulan kedua, masyarakat belum mendapatkan informasi mengenai adanya tersangka baru hasil pengembangan kasus.

Padahal, dalam berbagai kesempatan, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yon Edi Winara, SH, SIK, MH sempat menyampaikan bahwa kasus tersebut masih didalami dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.

Namun waktu terus berjalan.

Empat minggu berlalu.

Tiga puluh hari terlewati.

Publik masih menunggu.

Belum ada pengungkapan jaringan.

Belum ada penetapan pihak yang diduga sebagai pemasok.

Belum ada penjelasan terbuka mengenai hasil koordinasi dengan Pertamina.

Situasi tersebut memunculkan persepsi bahwa penanganan kasus berjalan lambat, bahkan memantik spekulasi liar di tengah masyarakat.

DPD MOSI Kota Medan menilai aparat penegak hukum tidak boleh hanya menjadikan penangkapan sopir sebagai pencapaian akhir. Sebab dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, pelaku lapangan sering kali hanya bagian kecil dari rantai yang jauh lebih besar.

"Publik tidak membutuhkan seremoni penangkapan. Publik membutuhkan pembuktian bahwa hukum mampu menyentuh siapa pun yang terlibat, termasuk jika terdapat pihak-pihak yang memiliki kekuatan, modal, maupun jaringan," tegas perwakilan DPD MOSI Kota Medan.

Hasil investigasi yang dihimpun dari berbagai sumber masyarakat menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan BBM subsidi tidak mungkin berjalan tanpa adanya pola distribusi yang terorganisir. Karena itu, menurut sejumlah pihak, penyidik seharusnya mampu menelusuri aliran BBM, jalur distribusi, hingga pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut.

Kondisi inilah yang membuat masyarakat mulai mempertanyakan apakah seluruh potensi keterlibatan pihak lain benar-benar sedang ditelusuri atau justru ada bagian tertentu yang belum tersentuh.

DPD MOSI Kota Medan pun mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dibangun melalui transparansi dan keberanian mengungkap fakta, bukan melalui pernyataan-pernyataan normatif yang berulang tanpa hasil yang dapat diukur.

Mereka mendesak Kapolres Tapanuli Selatan beserta jajaran Satreskrim dan Unit Tipidter segera menyampaikan perkembangan konkret kepada masyarakat agar tidak muncul dugaan-dugaan yang dapat memperkeruh situasi.

"Jika memang penyidikan masih berjalan, sampaikan progresnya. Jika ada hambatan, jelaskan kepada publik. Namun jika setelah satu bulan tidak ada perkembangan berarti, wajar apabila masyarakat mempertanyakan efektivitas penanganan perkara ini," tegas DPD MOSI.

Kasus ini kini menjadi ujian bagi Polres Tapanuli Selatan. Bukan sekadar soal penangkapan kendaraan pengangkut BBM subsidi, tetapi tentang sejauh mana aparat mampu membuktikan bahwa pemberantasan mafia BBM tidak berhenti pada pemain lapangan semata.

Sebab pada akhirnya, pertanyaan yang masih menggantung di tengah masyarakat tetap sama:

Siapa aktor utama di balik 900 liter solar subsidi tersebut, dan mengapa hingga kini belum terungkap ke publik?

Reporter: Mhd. Zulfahri Tanjung

Editor: Zulkarnain Idrus