JAKARTA, WartaGlobal.id - Polemik pengakuan sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta usai bertemu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus memantik perhatian publik. Di tengah munculnya berbagai spekulasi, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai klarifikasi langsung dari Gibran menjadi langkah penting untuk menjaga transparansi dan mencegah berkembangnya persepsi liar di tengah masyarakat.
Dalam wawancara, Selasa (23/6/2026), Emrus menyatakan tidak ada yang perlu ditutupi apabila memang tidak terdapat persoalan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Wakil Presiden perlu menjelaskan secara terbuka mengenai substansi pertemuan dengan mahasiswa UBK yang berlangsung pada Senin (15/6/2026), termasuk menjawab isu mengenai adanya pemberian uang sebagaimana yang diakui para mahasiswa.
"Saya setuju dengan Deddy Sitorus, tidak ada salahnya klarifikasi. Sampaikan saja apa dalam pertemuan itu, ada pemberian atau tidak," kata Emrus.
Ia menegaskan, keterbukaan dari seorang pejabat publik memiliki nilai strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi dan berkembangnya berbagai opini di media sosial, menurutnya klarifikasi yang disampaikan secara langsung dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan publik.
Di sisi lain, Emrus juga memberikan apresiasi terhadap sikap mahasiswa yang menyampaikan pengakuan tersebut secara terbuka. Menurutnya, keberanian untuk berbicara jujur merupakan hal yang patut dihargai, terlepas dari benar atau tidaknya informasi yang disampaikan dan perlunya pembuktian lebih lanjut.
"Dia mengaku jujur seperti mahasiswa ini mengaku jujur, saya kira ini suatu hal yang perlu kita apresiasi, kita hargai, berikan kesempatan dia untuk berubah," ujarnya.
Pernyataan Emrus sekaligus memperkuat pandangan bahwa persoalan ini sebaiknya diselesaikan melalui klarifikasi dan penyampaian fakta secara terbuka, bukan melalui saling tuding yang berpotensi memperkeruh situasi.
Hingga kini belum terdapat penjelasan resmi dari pihak Wakil Presiden terkait pengakuan mahasiswa UBK tersebut. Karena itu, publik masih menanti keterangan yang dapat menjelaskan secara utuh mengenai agenda pertemuan serta duduk perkara yang menjadi perbincangan luas tersebut.
Dalam perspektif komunikasi politik, transparansi pejabat negara dalam merespons isu yang berkembang dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus menghindari munculnya ruang spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Terpisah, Emrus menekankan bahwa setiap pihak sepatutnya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan sebelum masyarakat menarik kesimpulan. "Yang terpenting adalah fakta disampaikan secara terbuka sehingga publik memperoleh informasi yang utuh," pungkasnya.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
