Jakarta, InvestigaWartaGlobal - Indonesia kembali disuguhi babak unik dalam politik dan perdebatan publik. Jika sebelumnya sayembara identik dengan pencarian buronan, kini muncul gagasan mencari dokumen pendidikan dengan iming-iming hadiah Rp100 juta.

Nama Denny Indrayana menjadi sorotan setelah menawarkan hadiah Rp100 juta kepada siapa pun yang dapat menunjukkan atau memperoleh ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Denny menyatakan, jika dokumen tersebut dapat ditunjukkan dan terbukti asli, dirinya akan menghentikan desakan agar Gibran mundur. Sebaliknya, jika dokumen tidak dapat ditunjukkan, ia meminta Gibran mengundurkan diri.

Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan lebih luas mengenai persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.

Jika ditarik ke belakang, konsep sayembara sebenarnya bukan barang baru. Dedi Mulyadi pernah menawarkan hadiah bagi pihak yang membantu menemukan Taufik Hidayat, buronan dalam kasus penyekapan dan penganiayaan. Setelah polisi menangkap Taufik, hadiah tersebut diserahkan kepada keluarga korban.

Bedanya, kali ini yang diburu bukan manusia, melainkan dokumen.

Dari sinilah satire publik mulai bekerja.

“Cari buronan dapat hadiah. Cari ijazah juga dapat hadiah.”

Kalau logika ini diteruskan, bukan mustahil besok muncul sayembara baru: menemukan rapor Rp50 juta, buku tulis Rp10 juta, atau penghapus masa sekolah Rp5 juta.

Pedagang barang bekas pun bisa berubah profesi menjadi “detektif arsip”. Pertanyaannya bukan lagi, “Ada barang antik, Bang?” tetapi, “Ada map sekolah tahun 2000-an?”

Tentu, bagian tersebut hanyalah satire. Tidak ada dasar untuk menganggap ijazah sebagai benda yang sedang “diburu” layaknya tersangka kriminal.

Yang lebih serius justru substansi perdebatan: apakah dokumen pendidikan seorang pejabat publik perlu dibuka kepada publik, siapa yang berwenang memverifikasi keasliannya, dan apa konsekuensi hukumnya jika terjadi persoalan administrasi?

Pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui mekanisme hukum dan lembaga yang berwenang, bukan semata-mata melalui sayembara atau perang opini di media sosial.

Polemik ini juga memperlihatkan wajah baru politik digital Indonesia. Sebuah isu administratif dapat berubah menjadi tontonan nasional. Klaim, bantahan, survei, meme, hingga sayembara bercampur dalam satu panggung.

Bahkan jika benar terdapat survei yang menempatkan Gibran pada angka elektabilitas tertentu, angka tersebut tetap harus diverifikasi dari sumber survei dan metodologi yang jelas. Viral bukan berarti valid.

Ironinya, semakin keras sebuah kontroversi dibicarakan, semakin besar pula peluang nama yang bersangkutan dikenal publik.

Inilah roda hamster politik: gaduh melahirkan viral, viral melahirkan perhatian, perhatian melahirkan survei, lalu survei kembali memicu kegaduhan.

Maka pertanyaan akhirnya bukan sekadar, “Siapa yang lebih dulu ditemukan, ijazah Gibran atau pemburu hadiah Rp100 juta?”

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah publik sedang mencari kebenaran dokumen, atau sekadar menikmati episode terbaru dari drama politik yang tak kunjung tamat? (Redaksi)