InvestigasiWartaGlobal.id | Binjai – Persoalan data kesejahteraan (desil) kembali memantik kritik tajam. Banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang mendaftar program beasiswa pemerintah diduga gagal memenuhi persyaratan administrasi lantaran data desil mereka tidak muncul atau tidak sesuai dalam sistem. Akibatnya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terancam kandas dan sebagian terpaksa menghadapi kemungkinan masuk melalui jalur mandiri.

Ironisnya, di tingkat kelurahan maupun desa, mahasiswa tersebut dinilai layak memperoleh bantuan karena kondisi ekonomi keluarganya memang masuk kategori tidak mampu. Namun saat proses verifikasi pada sistem pemerintah, data yang menjadi dasar penilaian justru tidak sinkron.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya lemahnya koordinasi dan pemutakhiran data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga masyarakat yang semestinya menjadi prioritas justru berpotensi kehilangan haknya. Persoalan akurasi data kesejahteraan menjadi krusial karena menjadi salah satu dasar berbagai program bantuan sosial dan pendidikan.

Dinsos Binjai: Pengusulan Sudah Dilakukan

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Triono Julimawardi, S.Sos., M.AP., menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengusulan pembaruan data sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, usulan berasal dari data yang disampaikan pihak kelurahan mengenai warga kurang mampu, termasuk data yang berkaitan dengan desil kesejahteraan.

"Kami telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengusulan sesuai prosedur dan berdasarkan data dari kelurahan," jelas Triono saat dikonfirmasi media.

BPS Binjai: Kewenangan Daerah Terbatas

Sementara itu, Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai, Alberto Hasugian, S.Si., MM., mengatakan bahwa kewenangan BPS daerah memiliki batasan sehingga tidak sepenuhnya menentukan perubahan maupun penetapan data yang digunakan dalam berbagai program pemerintah.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa terdapat pembagian kewenangan antarinstansi dalam pengelolaan data, sehingga proses pembaruan tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.

Redaksi: Jangan ASN Hanya Menunggu Sistem

Redaksi InvestigasiWartaGlobal.id menilai persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme sinkronisasi data agar masyarakat yang benar-benar berhak tidak menjadi korban persoalan administrasi.

ASN di setiap OPD juga diharapkan tidak hanya menunggu perubahan melalui sistem aplikasi, tetapi aktif melakukan verifikasi lapangan, koordinasi lintas instansi, serta mendorong percepatan pembaruan data kepada pemerintah pusat apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Jika data terus dibiarkan tidak akurat, maka program-program yang bertujuan membantu masyarakat miskin justru berpotensi salah sasaran, sementara warga yang berhak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.

Tokoh Masyarakat Minta Pemko Binjai Lebih Agresif

Tokoh masyarakat Kota Binjai, Zulkarnain Idrus, mendesak Pemerintah Kota Binjai agar lebih proaktif memperjuangkan hak masyarakat, khususnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

"Pemerintah Kota Binjai harus lebih proaktif. Seluruh ASN jangan hanya berkutik pada aplikasi atau sistem semata. Kalau memang ditemukan data masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, harus didorong dan dikawal sampai ke pemerintah pusat agar segera diperbarui," tegas Zulkarnain Idrus, Kamis (7/8/2026).

Menurutnya, data desil merupakan faktor penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan, termasuk beasiswa pendidikan.

"Jangan sampai anak-anak dari keluarga tidak mampu gagal kuliah atau terpaksa masuk jalur mandiri hanya karena persoalan administrasi dan data desil yang tidak kunjung diperbarui. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata, bukan membiarkan masyarakat menjadi korban lemahnya sinkronisasi data," pungkasnya.

Masyarakat kini berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pembaruan data kesejahteraan sehingga program bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan sejalan dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Redaksi: InvestigasiWartaGlobal.id