Investigasi.WartaGlobal.id | Binjai – Di tengah sorotan tajam publik terhadap kinerja keuangan daerah, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai kembali menuai kritik keras. Keikutsertaan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dinilai hanya menjadi agenda seremonial tanpa menyentuh akar persoalan: carut-marutnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mewakili Wali Kota Binjai, Sekretaris Daerah Chairin F. Simanjuntak hadir bersama Kepala BPKPD Erwin Toga Purba dan Inspektur Daerah Heny Sri Dewi Sitepu dalam kegiatan yang digelar dari Binjai Command Center (BCC), Kamis (02/04).
Namun di balik narasi “komitmen transparansi”, fakta di lapangan justru berbicara sebaliknya.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan kualitas pemerintahan. Pernyataan itu menjadi kritik telak bagi Pemko Binjai yang hingga kini dinilai belum mampu menunjukkan pengelolaan keuangan yang benar-benar transparan dan efektif.
Kebocoran PAD: Parkir Menjamur, Pendapatan Tak Masuk Akal
Sorotan paling tajam datang dari sektor perparkiran. Berdasarkan pengamatan awak media selama tiga tahun terakhir, jumlah titik parkir di Kota Binjai terus menjamur secara masif, hampir di setiap sudut kota. Namun ironisnya, kontribusi terhadap PAD justru jauh dari target yang diharapkan.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya kebocoran PAD yang sistematis. Banyaknya aktivitas parkir yang tidak terkelola dengan baik, tidak terdata, hingga tidak disetorkan secara maksimal ke kas daerah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung diselesaikan.
Premanisme dan Pungli Merajalela, Pemko Dinilai Tak Berdaya
Lebih memprihatinkan lagi, praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di sektor parkir disebut-sebut semakin marak. Oknum-oknum tak bertanggung jawab diduga mengambil alih pengelolaan parkir di lapangan, memungut uang dari masyarakat tanpa mekanisme resmi, dan tanpa kontribusi jelas terhadap PAD.
Akibatnya, potensi pendapatan daerah bocor dan tidak terkontrol, sementara masyarakat menjadi korban pungutan yang tidak sah.
Situasi ini memunculkan persepsi keras di tengah publik:
Pemerintah Daerah Kota Binjai terkesan kalah dengan preman di wilayahnya sendiri.
Ketika negara seharusnya hadir mengatur dan melindungi, justru ruang-ruang ekonomi dikuasai oleh praktik ilegal yang dibiarkan tumbuh subur.
Retorika vs Realita
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, menyebut entry meeting sebagai langkah menyamakan pemahaman dan memastikan kesiapan audit.
Namun publik kini tidak lagi membutuhkan sekadar kesiapan administratif. Yang dituntut adalah keberanian membuka fakta, menindak kebocoran, dan menertibkan praktik liar di lapangan.
Selama tiga tahun terakhir, kegagalan mencapai target PAD menjadi indikator nyata bahwa ada masalah serius dalam tata kelola keuangan daerah. Dan hingga kini, belum terlihat langkah tegas dari Pemko Binjai untuk membenahinya secara menyeluruh.
Jika pembiaran ini terus berlanjut, maka entry meeting dan audit hanyalah formalitas—sementara kebocoran tetap berjalan tanpa henti.
Kini publik menunggu:
apakah Pemko Binjai berani membersihkan “lahan basah” yang dikuasai oknum, atau tetap membiarkan PAD terus bocor di tangan premanisme?:
Redaksi: Investigasi.WartaGlobal.id
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
