Alih-alih hadir sebagai penengah dan pelindung kepentingan rakyat, DPRD dan Bupati justru terkesan abai, memilih diam, dan menjauh dari persoalan yang semakin hari kian merugikan masyarakat.
Kader IMM Asrul menyatakan sikap DPRD dan Bupati ini tidak bisa lagi ditoleransi. Ketika konflik agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (3) ditegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ini harus menjadi pegangan terhadap DPRD dan Bupati Halsel.
"Mala penderitaan masalah perampasan ruang hidup di tana Desa Soligi yang di rampas oleh PT Harita Grup dibiarkan berlarut tanpa kejelasan penyelesaian, itu menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. DPRD yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru kehilangan arah, gagal menjalankan fungsi pengawasan, dan tidak mampu mendorong pemda untuk bertindak tegas dan adil," Ucap Asrul. Jumat, 17/4/26.
Lebih ironis lagi, berbagai program pembangunan yang seharusnya menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat malah tersendat tanpa kontrol yang jelas.
"Desa-desa yang ada di Halmahera Selatan justru menghadapi persoalan serius seperti Soligi yang sengaja rakyatnya dibiarkan berjuang sendiri demi merebut kehadilan tanpa pendampingan, dan tanpa kehadiran Dari DPRD serta Pemda. Ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk pembiaran yang mencederai rasa keadilan publik di tanah Halmahera Selatan," tambahnya
Asrul menjelaskan di mana keberadaan DPRD Halmahera Selatan, hari ini layak dipertanyakan secara terbuka. Untuk apa mereka dipilih jika tidak mampu hadir di tengah rakyat saat dibutuhkan? Ketidakhadiran mereka di lapangan menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara wakil rakyat dan realitas sosial yang terjadi.
"Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka publik berhak menyimpulkan bahwa DPRD dan pemerintah daerah yang lebih terpenting Bupati, telah gagal menjalankan amanahnya. Ketika kekuasaan tidak lagi berpihak pada rakyat, maka legitimasi moral mereka pun runtuh," tegasnya
Rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya hadir dalam seremoni, tetapi pemimpin yang berani berdiri di garis depan memperjuangkan keadilan dan kepastian bagi masyarakatnya.
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
