Hal-Sel, INVESTIGASI. – Bencana gelombang air pasang kembali menerjang Desa Nang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel), sejak Jumat 12 hingga Senin 15 Desember 2025. Gelombang laut disertai angin kencang menghantam kawasan pesisir desa tersebut, mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak dan memaksa masyarakat hidup dalam kecemasan yang berkepanjangan.
Hantaman gelombang pasang terjadi hampir setiap malam, dengan ketinggian air laut yang mencapai halaman hingga ruang tamu rumah warga. Beberapa bangunan yang berada paling dekat dengan bibir pantai dilaporkan mengalami kerusakan pada dinding, tiang rumah, serta tergerusnya pondasi akibat abrasi yang semakin parah.
Peristiwa ini bukan kali pertama dialami warga Desa Nang. Masyarakat mengingatkan bahwa kejadian serupa pernah melanda desa mereka pada tahun 2023 silam. Saat itu, gelombang pasang menyebabkan beberapa rumah warga roboh dan rusak berat, memaksa sebagian keluarga mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman.
Pada bencana tahun 2023 tersebut, almarhum Bupati Halmahera Selatan, H. Usman Sidik, turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi warga serta kerusakan yang ditimbulkan. Kunjungan itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, hingga akhirnya Desa Nang ditetapkan sebagai salah satu wilayah rawan bencana abrasi dan gelombang pasang.
Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024 pemerintah daerah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati memasukkan penanganan abrasi pantai Desa Nang ke dalam perencanaan daerah. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan, pemerintah menunjuk salah satu rekanan untuk melaksanakan proyek pembangunan talud penahan gelombang sebagai langkah mitigasi bencana.
Namun, hingga akhir 2025, warga menilai penanganan tersebut tidak berjalan maksimal. Proyek talud yang dijanjikan belum memberikan dampak signifikan, sementara sebagian titik pesisir bahkan belum tersentuh pembangunan. Kondisi ini memicu kekecewaan warga yang menilai BPBD terkesan melakukan pembiaran atas ancaman bencana yang terus berulang.
“Setiap tahun kami dihantui gelombang pasang. Pemerintah sudah tahu Desa Nang ini rawan, tapi kami merasa dibiarkan menghadapi bencana sendirian,” ungkap salah satu warga yang rumahnya kembali terdampak.
Sorotan keras juga datang dari Anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), H. Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag., M.Pd.I. Ia mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, agar tidak menutup mata terhadap penderitaan warga Desa Nang.
Menurut Sagaf, pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPBD, terutama terkait perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir. “Ini bukan bencana baru. Sudah berulang kali terjadi. Kalau tidak ada langkah serius dan cepat, maka pemerintah patut dipertanyakan keberpihakannya kepada rakyat,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan keselamatan warga serta mempercepat pembangunan infrastruktur penahan abrasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. “Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar janji di atas kertas,” tandas Sagaf.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BPBD Halmahera Selatan terkait keluhan warga dan desakan DPRD tersebut. Sementara itu, warga Desa Nang berharap pemerintah segera hadir secara nyata sebelum gelombang pasang kembali merenggut rasa aman, bahkan nyawa masyarakat pesisir.
Redaksi: wan
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
