Ternate, Investigasi MALUT – Kasus dugaan korupsi dana hibah Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha, yang kini bertransformasi menjadi Universitas Nurul Hasan (Unsan), terus menyeret perhatian publik. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara telah memulai serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Rektor Unsan berinisial YEK dan salah seorang wakil ketua.
Langkah itu ditempuh dalam kerangka Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) untuk menelusuri penggunaan dana hibah miliaran rupiah yang dialokasikan pemerintah. Dana tersebut sejatinya diperuntukkan bagi pengembangan sarana pendidikan dan peningkatan kualitas akademik, namun dalam perjalanannya muncul dugaan penyimpangan yang memantik reaksi keras dari masyarakat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga, membenarkan bahwa penyidik telah memeriksa beberapa pihak terkait. “Benar, sudah ada yang dimintai keterangan karena kita sudah mengeluarkan Surat Perintah (Sprin) penyelidikan terkait dana hibah STP atau Unsan,” kata Richard, Selasa (16/9/2025). Meski begitu, ia enggan merinci nama-nama yang diperiksa lebih lanjut.
Di tengah sorotan kasus hibah ini, perhatian publik kian tersedot ketika Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Basam Kasuba, terlihat mendatangi Kantor Kejati Maluku Utara di Kelurahan Stadion, Kota Ternate. Kedatangan Basam, yang berlangsung Rabu (17/9/2025), langsung memicu spekulasi. Sebab, selain kasus hibah Unsan yang menyeret nama keluarganya, Kejati Malut juga tengah menangani sejumlah perkara lain di Halsel, termasuk dugaan penyimpangan pembangunan Masjid Raya dan kasus Halsel Espres.
Bassam buru-buru menepis dugaan adanya kaitan dengan kasus hibah Unsan. Ia menegaskan kedatangannya sebatas kunjungan silaturahmi. “Selaku kepala daerah, saya ke kantor Kejati Malut hanya silaturahmi biasa,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Bupati, Kamis (18/9/2025).
Ia mengaku, dalam pertemuan itu dirinya juga membicarakan sejumlah program yang belum sempat dibahas karena sebelumnya melaksanakan ibadah umrah. “Saya bertemu pak Wakajati, hanya sebatas silaturahmi biasa,” tegasnya. Tak hanya itu, Bupati Halsel menyebut turut membicarakan terobosan Kejati untuk mengawasi penggunaan Dana Desa (DD) di wilayahnya.
Namun penjelasan itu tak serta merta menutup ruang tafsir. Sejumlah lembaga sipil dan aktivis di Maluku Utara justru melihat momentum ini sebagai langkah yang sarat kepentingan. “Sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan kunjungan Bupati dengan kasus hibah Unsan. Apalagi, universitas tersebut berada di bawah yayasan keluarga bupati. Transparansi mutlak diperlukan,” ujar salah seorang pemerhati hukum di Ternate.
Bagi masyarakat Halmahera Selatan, kombinasi antara pemeriksaan Rektor Unsan dan kunjungan Bupati ke Kejati menjadi potret tarik menarik kepentingan. Pertanyaan besar pun mengemuka: apakah proses hukum berjalan independen atau akan tereduksi oleh intervensi politik dan kekuasaan?
Kejati Maluku Utara kini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, mereka dituntut membuktikan komitmen dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana hibah yang menyangkut lembaga pendidikan. Di sisi lain, publik menagih jaminan bahwa penyelidikan tidak berhenti di level klarifikasi administratif semata.
“Kasus hibah ini jangan sampai menjadi bagian dari tradisi ‘masuk angin’. Pendidikan seharusnya menjadi ruang suci untuk mencetak generasi, bukan ladang korupsi. Penegakan hukum harus berjalan tegas tanpa pandang bulu,” tegas seorang aktivis mahasiswa di Ternate.
Redaksi
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
