InvestigasiWartaGlobal.id | Sumatera Utara – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali meluncurkan program ambisius: smart city. Dengan jargon kota cerdas, proyek ini digembar-gemborkan akan membawa efisiensi, teknologi terintegrasi, hingga pelayanan publik yang serba modern.
Namun, di balik janji itu, muncul keraguan besar: apakah smart city benar-benar akan menjawab masalah mendasar di Sumut, atau justru melahirkan persoalan baru yang lebih rumit?
Penggiat sosial Muhammad Zulfahri Tanjung menilai, smart city tidak bisa dipahami sebagai solusi instan.
“Penerapan smart city bukan sekadar membalik telapak tangan. Ada banyak faktor yang harus diselesaikan lebih dulu—mulai dari kemacetan, pelanggaran lalu lintas, hingga lonjakan kendaraan bermotor,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan soal kelemahan sistem. Smart city tidak serta-merta menekan pelanggaran lalu lintas, sementara biaya implementasi yang sangat besar justru berpotensi membebani anggaran daerah.
“Jika sistem berbasis teknologi ini mengalami gangguan jaringan atau down, maka seluruh layanan publik bisa terhenti. Dampaknya langsung ke masyarakat, bukan ke pejabat,” tambahnya.
Sejumlah catatan investigasi di berbagai daerah menunjukkan pola yang sama: proyek smart city kerap berhenti pada pengadaan infrastruktur mahal, aplikasi digital yang tidak efektif, bahkan berujung pada pemborosan anggaran.
Kini masyarakat Sumut menuntut transparansi: apakah program smart city ini akan benar-benar membawa perubahan, atau hanya akan menjadi proyek mercusuar yang gagal menyentuh akar persoalan rakyat?
Redaksi.
