INVESTIGASI-Ketua Perhimpunan Praktisi Hukum Muda Indonesia (PHAI) Halmahera Selatan, Safri Nyong, melontarkan kritik pedas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.Sumber panas ini muncul setelah MKD dinilai justru membela seorang anggota DPRD yang diberitakan selingkuh, bahkan mendorong pelaporan terhadap wartawan yang memberitakannya.
Menurut Safri, langkah MKD tersebut keliru, memalukan, dan mengkhianati amanah publik.
Ia menegaskan, MKD dibentuk sebagai “polisi etik” parlemen untuk menjaga integritas wakil rakyat—bukan menjadi “pengacara pribadi” bagi anggota yang tersandung skandal.
“Saya heran, apa MKD ini lupa fungsi dan mandatnya? Kalau ada berita perselingkuhan oknum DPRD, yang seharusnya diperiksa itu kelakuan anggota dewan tersebut. Bukan malah memburu wartawan yang hanya menjalankan tugasnya,” sindir Safri, Jumat (15/08/2025).
Ancaman terhadap Kebebasan Pers
Safri mengingatkan, wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Jika ada pemberitaan yang dianggap keliru, mekanismenya jelas: hak jawab dan hak koreksi—bukan ancaman kriminalisasi.
“Kalau semua berita kritis terhadap pejabat langsung dibawa ke ranah pidana, itu sama saja membunuh demokrasi secara perlahan. Hari ini wartawan dibungkam, besok suara rakyat ikut hilang,” tegasnya.
MKD Diminta Fokus, Bukan Defensif
Safri mendesak MKD kembali ke jalur: menyelidiki dugaan pelanggaran moral anggota dewan.
Publik, kata dia, tidak butuh MKD yang defensif membela oknum, melainkan MKD yang berani menindak tegas meski pelakunya berasal dari internal.
“Kalau MKD terus seperti ini, publik akan melihat mereka bukan sebagai penegak etika, tapi sebagai tameng bagi kelakuan buruk anggota dewan,” ujarnya.
Sorotan Publik Semakin Tajam
Menurut Safri, sikap MKD ini justru memancing kecurigaan publik.
Kasus dugaan perselingkuhan yang seharusnya menjadi evaluasi etik malah berubah menjadi drama pembungkaman media.
Langkah ini dinilai kontraproduktif terhadap citra parlemen yang sudah tergerus berbagai skandal moral dan korupsi.
“Citra DPR dan DPRD sudah terpuruk di mata rakyat. Kalau masih ditambah pembelaan terhadap perilaku tak pantas, saya khawatir lembaga ini kehilangan wibawanya sama sekali,” pungkas Safri.
Kini, bola panas ada di tangan MKD. Publik menanti: berani berpihak pada kebenaran dan etika, atau memilih melindungi segelintir oknum yang mencoreng nama baik wakil rakyat,(red).
KALI DIBACA
