MEDAN – investigasiwartaglobal.id | Dunia maya kembali diguncang oleh beredarnya video viral yang memperlihatkan mobil dinas milik Propam Polres Tapanuli Selatan terlibat dalam insiden tabrak lari pada Minggu, 6 Juli 2025. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pandu, tepat di simpang Jalan Semarang, Kota Medan.
Yang membuat publik terperangah, dalam video yang diunggah oleh warga, terlihat jelas bahwa pengemudi kendaraan dinas tersebut adalah seorang anak di bawah umur, yang tengah berboncengan dengan seorang teman perempuan. Mobil korban yang merasa ditabrak tanpa tanggung jawab, melakukan pengejaran hingga akhirnya kendaraan dinas berhasil dihentikan.
Saat konfrontasi terjadi, kemarahan korban memuncak karena mengetahui bahwa kendaraan resmi milik institusi hukum justru digunakan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Kejadian ini menimbulkan kekecewaan besar dari masyarakat, terutama menyangkut lemahnya pengawasan atas fasilitas negara.
Muhammad Zulfahri Tanjung, seorang penggiat sosial dan pemerhati tata kelola aset negara, menilai kejadian ini sebagai pelanggaran berat yang harus disikapi serius oleh pihak kepolisian.
> “Mobil dinas milik institusi penegak hukum tidak boleh berada di tangan anak-anak atau warga sipil. Ini jelas penyalahgunaan fasilitas negara yang mencederai kepercayaan publik,” ujarnya saat diwawancarai investigasiwartaglobal.id.
Zulfahri menegaskan bahwa kendaraan dinas bukanlah fasilitas pribadi, melainkan alat operasional negara yang penggunaannya diatur secara ketat berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.
> “Mobil dinas dipakai untuk mendukung tugas negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Apalagi sampai dikendarai anak di bawah umur. Ini jelas pelanggaran serius,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan kendaraan dinas berpotensi membuka ruang bagi tindakan melawan hukum lainnya, seperti pemalsuan identitas dinas, pelanggaran lalu lintas, hingga tindak kriminal yang mencatut nama institusi.
> “Jika dibiarkan, ini menjadi contoh buruk dan mempermalukan institusi. Harus ada sanksi tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tambah Zulfahri.
Zulfahri mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan penggunaan aset negara dan tidak ragu melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan kendaraan dinas oleh pihak yang tidak berwenang.
> “Laporkan ke pihak yang berwenang jika menemukan pelanggaran seperti ini. Dokumentasikan, dan dorong transparansi serta penindakan,” serunya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Tapanuli Selatan mengenai siapa yang memberi akses kendaraan tersebut kepada anak di bawah umur dan bagaimana hal itu bisa terjadi.
investigasiwartaglobal.id akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa fakta di lapangan tidak ditutup-tutupi. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi institusi penegak hukum agar lebih ketat dalam menjaga aset negara dan menegakkan disiplin di lingkungan internalnya. (ZoelIdrus)
KALI DIBACA
No comments:
Post a Comment