– Dugaan korupsi Dana Desa di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, menyeruak. Ketua DPP Lembaga LSP3M Gempar, Drs. M. Saleh Situju, SH, MH, angkat bicara dan mendesak tindakan tegas dari Inspektorat Bone serta aparat penegak hukum terhadap dugaan penyelewengan anggaran ini.
Kasus ini melibatkan Kepala Desa Abdul Makis. S,pd, M, Si. saat ini, bersama sejumlah pihak lain, termasuk bendahara desa dan tim pelaksana kegiatan (TPK). Dugaan korupsi mencuat pada beberapa proyek besar yang dibiayai dari Dana Desa 2022, yakni:
1. Pembangunan rehabilitasi jalan lingkungan pemukiman(2022): Anggaran sebesar Rp 284.994.450. diduga mengalami mark-up.
2. Pembangunan talud assarajange(2022): Dengan nilai Rp 243.720.500.proyek ini di duga mark-up
Sejumlah sumber anonim dari masyarakat menyebutkan bahwa proyek jalan tani sebenarnya telah dikerjakan oleh Kepala pada 2022 tanpa kejelasan.
Drs.M.Saleh Situju menegaskan bahwa indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus ini sangat terang benderang. " kepala desa membangun pada 2022, tetapi anggaran untuk proyek di lokasi dicairkan pada 2022, Ini jelas ada yang tidak beres," ujar Saleh.
Ia meminta Inspektorat Bone segera melakukan audit ulang atas anggaran Dana Desa 2022."Temuan ini menunjukkan potensi kerugian negara yang tidak bisa diabaikan," tambahnya.
Lebih lanjut, Saleh mendesak Kapolres Bone, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman Sulawesi Selatan untuk segera turun tangan. Langkah hukum yang cepat dan tegas dinilai penting demi menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
Hingga berita ini diturunkan kepala desa Mattampawalie abdul Makis Spd. M.Si. belum memberikan tanggapan terkait dugaan ini, baik melalui sambungan telepon maupun konfirmasi langsung. "Tim"
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment