Akademisi STAIA Labuha Mendesak Pencopotan Oknum Kades Terkait Kasus KDRT

Malut. INVESTIGASI. - M. Kasim Faisal, M.Pd., seorang akademisi terkemuka dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIA) Labuha, mengeluarkan pernyataan keras terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan seorang Kepala Desa (Kades) di Halmahera Selatan. Kamis, 03/10/2024.

Kasus tersebut kini menjadi sorotan masyarakat setelah laporan mengenai tindak KDRT yang dilakukan oleh Kades terhadap istrinya mencuat ke publik. Kasim Faisal menegaskan bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga mencoreng nama baik pemerintahan desa serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

“Kades sebagai pemimpin masyarakat seharusnya memberikan contoh yang baik. Tindakan amoral dan kekerasan yang dilakukannya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya mendesak agar Penjabat Bupati segera mencopot Kades yang terlibat dalam kasus ini,” tegas Kasim dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, Faisal juga menyoroti perilaku buruk Kades yang dilaporkan sering mabuk-mabukan dan mengunjungi tempat-tempat hiburan malam, seperti kafe, yang semakin memperburuk citra sebagai seorang pemimpin desa. Tidak hanya itu, Kades tersebut juga diduga menjalin hubungan terlarang dengan wanita lain, sebuah tindakan yang dinilai bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat.

“Masyarakat Halsel, khususnya di desa yang dipimpin oleh Kades tersebut, layak mendapatkan seorang pemimpin yang berintegritas dan mampu memberikan teladan. Apa yang dilakukan oleh Kades ini bukan hanya merusak hubungan keluarganya, tetapi juga memberikan contoh buruk kepada warganya. Seorang pemimpin harus bisa menjaga kehormatan diri dan jabatannya,” ujar Kasim Faisal yang juga merupakan tokoh masyarakat di Tomara, Kecamatan Bacan Timur.

Kasus KDRT ini mulai terungkap setelah istri Kades tersebut melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwenang. Berdasarkan laporan yang beredar, sang istri mengalami penganiayaan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suaminya. Masyarakat sekitar yang mengetahui kejadian ini pun mulai resah dan mendesak agar pihak berwenang mengambil tindakan tegas.

Kasim Faisal menambahkan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang melibatkan aparat desa, terutama jika mereka terlibat dalam pelanggaran hukum seperti KDRT. Menurutnya, tindakan tegas dari Penjabat Bupati Halmahera Selatan merupakan langkah yang harus segera diambil demi menjaga integritas pemerintahan desa serta memberikan keadilan bagi korban.

“Kita tidak bisa membiarkan pelaku kekerasan seperti ini tetap memegang jabatan strategis di masyarakat. Apabila Kades ini tidak segera dicopot, hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Masyarakat akan merasa bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, tindakan tegas dari Penjabat Bupati sangat ditunggu-tunggu,” ungkap Kasim.

Sebagai akademisi yang juga aktif dalam gerakan-gerakan sosial di Halmahera Selatan, Kasim Faisal mengingatkan bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia berharap agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi pejabat-pejabat desa lainnya agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat.

“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang menjadi pemimpin, ia harus bisa menjaga diri dari perilaku-perilaku yang melanggar norma dan merugikan orang lain. Jangan sampai ada lagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas demi terciptanya keadilan,” lanjutnya.

Kasim Faisal juga mendorong agar kasus ini tidak hanya ditangani secara internal oleh pemerintahan desa, tetapi juga melibatkan pihak kepolisian untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Menurutnya, kasus KDRT yang dilakukan oleh pejabat publik adalah kejahatan serius yang harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Masyarakat sudah terlalu sering melihat bagaimana kasus-kasus seperti ini sering kali tidak mendapatkan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, saya berharap kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dapat mengusut kasus ini dengan tuntas. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena pelaku adalah seorang Kades. Semua harus diperlakukan sama di depan hukum,” tambah Kasim.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Penjabat Bupati Halmahera Selatan belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan pencopotan Kades yang terlibat dalam kasus KDRT ini. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa pihak pemerintah daerah sedang melakukan investigasi internal terkait perilaku Kades tersebut.

Masyarakat Halmahera Selatan, khususnya di desa yang dipimpin oleh Kades tersebut, kini menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah. Banyak yang berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan dan memberikan keadilan bagi korban, serta menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya agar lebih bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Semoga kasus ini bisa menjadi titik awal perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa di Halmahera Selatan. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, bukan oknum yang justru merusak citra pemerintahan dan menyakiti keluarganya sendiri,” tutup Kasim Faisal.

Reporter: wan

KALI DIBACA