Kinerja Polri Buruk, TNI Mengambil Alih!!!

Oleh: Wilson Lalengke

INVESTIGASI WARTAGLOBAL.id Jakarta, 

Kepercayaan publik terhadap Polri dan aparat hukum lainnya memasuki fase yang sangat kritis. Aksi tegas yang dilakukan TNI dalam merespons maraknya kasus begal di Boyolali dan beberapa tempat lainnya menjadi perbandingan yang mencolok terhadap kinerja Polri. Fenomena ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia.

Adalah hal yang seharusnya tidak diabaikan bahwa keadaan Polri, yang notabene menjadi kebanggaan berbagai media, sedang mengalami krisis kepercayaan. Masyarakat tidak perlu menyamaratakan pandangan mereka dengan propaganda yang menggugah emosi seperti 'demokrasi terancam', 'supremasi sipil terkikis', dan klaim-klaim lain yang cenderung mengaburkan fakta.

Sebagai negara demokrasi berdasarkan Pancasila, sangat disayangkan melihat kondisi institusi Polri yang terkesan terpuruk. Aparat polisi yang terlibat dalam praktek buruk seperti korupsi, pelibatan dengan jaringan narkoba, dan perilaku buruk lainnya semakin merusak citra institusi tersebut. Ini merupakan permasalahan yang meluas, melibatkan berbagai pangkat dan jabatan, serta menyebar di berbagai wilayah dan generasi.

Perlu diperhatikan bahwa komentar-komentar belakangan ini seperti 'TNI urus knalpot' mencerminkan keprihatinan dari sebagian warga negara yang merasa prihatin dengan kondisi masyarakat yang semakin merosot akibat perilaku buruk. Sangat penting untuk memahami bahwa inisiatif ini muncul karena aparat hukum terlihat kesulitan mengatasi permasalahan sosial yang meresahkan.

Tentu saja, dalam setiap institusi, baik Polri maupun TNI, pasti terdapat oknum-oknum yang bertanggung jawab atas perilaku buruk tersebut. Namun, apabila Polri ingin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, langkah-langkah perbaikan internal harus segera diambil. Penegakan hukum yang adil dan profesional harus menjadi prioritas utama.

Sebagai generasi yang pernah merasakan era orde baru, langkah-langkah tegas dan keras mungkin diperlukan untuk melakukan revolusi dalam penegakan hukum, khususnya di tubuh Polri. Ini perlu dipertimbangkan agar negara demokrasi yang bermoral dan adil dapat terwujud. Pemberantasan perilaku buruk di internal Polri menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Pers, sebagai salah satu pilar demokrasi, seharusnya dapat menjalankan peran kontrol dan memberikan informasi yang objektif terkait keadaan negara. Namun, keterbatasan yang dihadapi oleh pers, terutama oleh undang-undang ITE, menjadi tantangan tersendiri. Perlu adanya langkah konkret untuk mengembalikan kebebasan pers dalam memberikan informasi dan kontrol terhadap pemerintah dan aparat hukum.

Penting untuk diingat bahwa kebebasan bersuara dalam konteks demokrasi harus dijaga. Jika ada ketidaksetujuan terhadap kondisi yang ada, sebaiknya disuarakan secara terbuka dan kritis. Warga negara, termasuk wartawan dan aktivis, harus merasa aman untuk berbicara tanpa rasa takut akan represi atau pembatasan dari pihak berwenang.

Semua pihak, baik Polri maupun TNI, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat. Perbaikan internal dan kerjasama antarlembaga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Harapannya, kebijakan-kebijakan yang diambil dapat membawa perubahan positif dalam penegakan hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. 

Netti/*

KALI DIBACA