Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota berinisial AS dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026). AS dinyatakan melakukan perbuatan tercela terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan melalui penggunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Putusan yang berlangsung di Gedung Divpropam Polri tersebut menjadi perhatian publik, mengingat perkara ini menyangkut penggunaan kewenangan dan fasilitas teknologi institusi penegak hukum.

Namun, perkara ini belum sepenuhnya selesai. AS telah mengajukan banding atas putusan PTDH. Dengan demikian, proses selanjutnya masih harus mengikuti mekanisme Komisi Banding sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat dan jabatan.

Sementara itu, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menyatakan proses persidangan telah berjalan sesuai prosedur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan serta mendalami alat bukti.

PERSOALAN TIDAK BERHENTI PADA PTDH

Sorotan berikutnya justru tertuju pada penyelidikan dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik yang masih ditangani Dittipidsiber Bareskrim Polri.

Polri menyampaikan sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah dilakukan terkait perlindungan saksi.

Di sisi lain, Kapolri telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami informasi mengenai dugaan perkara lain, termasuk dugaan makar.

UJI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PTDH terhadap AS merupakan keputusan etik yang penting. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana dugaan penyalahgunaan akses teknologi tersebut terjadi, sejauh mana penggunaan perangkat dilakukan, apakah terdapat pihak lain yang terlibat, serta bagaimana pertanggungjawaban hukumnya.

Pemecatan anggota tidak otomatis mengakhiri seluruh persoalan apabila masih terdapat dugaan tindak pidana yang harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri.

Publik menunggu hasil penyelidikan yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan mendasarnya: apakah penegakan etik ini akan diikuti pengungkapan menyeluruh atas dugaan akses ilegal dan penyalahgunaan teknologi?

Polri menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal. Kini, konsistensi komitmen tersebut akan diuji melalui perkembangan penyelidikan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penegakan etik adalah langkah awal. Pengungkapan fakta secara menyeluruh merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

WartaGlobal.Id – Mengungkap Fakta, Mengawal Akuntabilitas.