Dugaan Illegal Tapping, Illegal Access hingga Makar Menyeret Nama Pejabat Tinggi Polri. Siapa Bertanggung Jawab? Jangan Berhenti pada Sidang Etik!
JAKARTA – Investigasi WartaGlobal.Id
Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang memastikan pengusutan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, penghapusan dokumen elektronik hingga dugaan tindak pidana makar akan dilakukan secara optimal patut dicatat. Namun, bagi masyarakat, janji penuntasan perkara bukanlah akhir dari persoalan. Justru di sinilah ujian sesungguhnya terhadap integritas, transparansi, dan supremasi hukum di tubuh Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/11/2026), Kapolri menyampaikan bahwa penyidik Bareskrim mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi III untuk menuntaskan perkara tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan ilegal disebut berkaitan dengan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, dan elemen masyarakat. Nama berinisial LSP, AN, EH, dan SU turut disebut dalam penjelasan mengenai perkara yang sedang didalami.
Tetapi publik membutuhkan lebih dari sekadar penyebutan inisial dan pernyataan bahwa penyidikan sedang berjalan.
Pertanyaan mendasarnya: siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, siapa yang memperoleh manfaat, dan ke mana hasil penyadapan tersebut digunakan?
Jika benar terdapat penyalahgunaan kewenangan, maka persoalannya bukan semata pelanggaran disiplin internal. Ini menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara, keamanan komunikasi, penyalahgunaan fasilitas negara, serta pertanggungjawaban pidana setiap orang yang terbukti terlibat.
JANGAN BIARKAN KASUS BESAR BERAKHIR HANYA DENGAN SANKSI ETIK
Masyarakat perlu membedakan dua jalur pertanggungjawaban: etik dan pidana.
Sidang etik bertujuan menilai pelanggaran kode etik profesi dan perilaku anggota Polri. Sementara proses pidana harus membuktikan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.
Artinya, sanksi etik tidak otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dinyatakan bersalah secara pidana sebelum pembuktian melalui proses peradilan.
Jika penyidikan menemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa melihat pangkat, jabatan, kedekatan, maupun posisi strukturalnya.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan strategis.
KAPOLRI HARUS MEMBUKTIKAN INDEPENDENSI PENEGAKAN HUKUM
Ada satu persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: bagaimana menjamin objektivitas penyidikan apabila perkara yang ditangani justru diduga melibatkan oknum dari institusi yang sama?
Di sinilah transparansi menjadi kebutuhan mendesak.
Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan. Identitas korban, dasar hukum tindakan penyadapan, asal-usul perangkat atau fasilitas yang digunakan, rantai komando, serta bukti elektronik harus diperiksa secara profesional.
Jangan sampai proses hukum hanya berhenti pada individu yang terlihat di permukaan, sementara kemungkinan keterlibatan pihak lain tidak pernah diuji secara tuntas.
