Lampung – Investigasi wartaGlobal.Id

Pengembalian 48 kendaraan hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) oleh Polda Lampung patut diapresiasi. Namun, di balik keberhasilan mengembalikan 41 sepeda motor dan tujuh mobil kepada pemiliknya, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar: seberapa serius negara melindungi masyarakat dari kejahatan yang terus mengancam harta benda mereka?

Pada 9–10 November 2026, Polda Lampung bersama jajaran Polres menyerahkan kembali 48 kendaraan kepada masyarakat. Sebanyak 27 kendaraan diserahkan pada hari pertama, terdiri atas tujuh mobil dan 20 sepeda motor. Sementara 21 sepeda motor lainnya dikembalikan pada hari kedua.

Polres Lampung Tengah menyerahkan 17 sepeda motor, sedangkan Polres Lampung Selatan mengembalikan tiga sepeda motor kepada para korban.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari menyebut pengembalian kendaraan sebagai bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan barang bukti.

Publik berhak mengetahui berapa jumlah pelaku yang ditangkap, berapa jaringan pencurian yang dibongkar, bagaimana modus operandi yang digunakan, serta apakah penadah dan aktor intelektual di balik kejahatan tersebut turut dijerat hukum.

Sebab, curanmor bukan sekadar kehilangan kendaraan. Bagi sebagian masyarakat, sepeda motor merupakan alat mencari nafkah, sarana bekerja, bahkan satu-satunya penunjang kehidupan keluarga.

Jangan Hanya Tangkap Pencuri, Bongkar Juga Ekosistem Penadah

Persoalan curanmor tidak akan selesai apabila penegakan hukum hanya menyasar pelaku lapangan.

Rantai kejahatan harus dibongkar sampai ke penadah, pembeli ilegal, pemalsu dokumen, hingga pihak-pihak yang diduga memfasilitasi peredaran kendaraan hasil kejahatan.

Dalam perspektif hukum pidana, penadahan memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 591 KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Artinya, pemberantasan curanmor harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar menangkap pencuri yang tertangkap tangan.

Hak Korban Tidak Boleh Berhenti pada Pengembalian Barang

Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Sementara itu, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan fungsi Polri dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Karena itu, pengembalian kendaraan merupakan langkah positif, tetapi bukan akhir dari tanggung jawab penegakan hukum.

Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum, pertanggungjawaban pelaku, dan upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terus berulang.

Apresiasi Harus Berjalan Bersama Pengawasan

Polda Lampung patut mendapatkan apresiasi atas pengembalian 48 kendaraan tersebut. Namun, apresiasi publik harus tetap berjalan berdampingan dengan pengawasan kritis.

Keberhasilan Polri bukan hanya ketika barang curian kembali ke garasi pemiliknya, melainkan ketika masyarakat tidak lagi hidup dalam ketakutan kehilangan kendaraan akibat lemahnya keamanan lingkungan.

Polisi tidak cukup hadir ketika kejahatan sudah terjadi. Negara harus hadir sebelum rakyat menjadi korban.

Inilah esensi pelayanan kepolisian yang sesungguhnya: melindungi, mengayomi, menegakkan hukum, dan memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat.

Karya Jurnalis.