HALSEL, Investigasi WartaGlobal.id – Dugaan praktik pungutan biaya administrasi terhadap warga Desa Dowora Kecamatan Gane Barat Selatan, kabupaten Halmahera Selatan, terkait pengurusan dana eks pengungsi konflik sosial 1999 di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menuai sorotan masyarakat Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan.
Sorotan mencuat setelah sejumlah warga Dowora mengaku dimintai uang sebesar Rp150.000 per orang oleh oknum yang disebut sebagai Tim Teknis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton Maluku Utara. Uang itu sebagai biaya administrasi dalam proses pengumpulan data dan pengurusan persyaratan untuk memperoleh bantuan dana eks pengungsi konflik sosial 1999.
Berdasarkan keterangan warga, sedikitnya 10 orang telah dimintai pembayaran dengan nominal yang sama. Jika seluruhnya dibayarkan, total uang yang terkumpul mencapai Rp1.500.000.
Persoalan ini menjadi perhatian warga karena pengumpulan data serupa, pernah dilakukan pada 2021–2022. Saat itu, masyarakat juga diminta menyerahkan data pribadi dengan harapan dapat diusulkan sebagai penerima bantuan. Namun, hingga kini, menurut pengakuan warga, belum ada kejelasan mengenai realisasi bantuan yang pernah di terima warga.
"Kami sudah pernah diminta data pada tahun 2021–2022. Waktu itu kami berharap bantuan bisa turun, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Sekarang datang lagi meminta data, bahkan kami diminta membayar Rp150.000 per orang," ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga mempertanyakan dasar penarikan uang, mereka menilai, apabila biaya Rp150.000 itu merupakan biaya administrasi resmi, seharusnya pihak pelaksana dapat menjelaskan secara terbuka dasar hukum, rincian penggunaan anggaran, serta mekanisme pengurusannya.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kejelasan status dana eks pengungsi konflik sosial 1999, termasuk apakah pengumpulan data yang dilakukan saat ini benar-benar berkaitan dengan program bantuan pemerintah atau sebatas proses pendataan dan pengusulan demi keuntungan sekelompok.
Menurut warga, jangan sampai masyarakat kembali dibebani biaya administrasi dengan harapan mendapatkan bantuan, sementara kepastian mengenai program, mekanisme pencairan, dan status penerima belum dijelaskan secara transparan.
Atas persoalan, warga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan instansi terkait untuk turun tangan melakukan penelusuran terhadap aktivitas pengumpulan data dan permintaan biaya administrasi.
"Masyarakat juga meminta Tim Teknis LBH Kepton Maluku Utara memberikan klarifikasi terbuka mengenai dasar penarikan Rp150.000 per orang, legalitas pungutan, pihak yang menerima uang, serta pertanggungjawaban penggunaannya," desaknya.
Warga berharap pengurusan hak masyarakat eks pengungsi konflik sosial 1999 tidak dijadikan alasan untuk membebankan biaya yang tidak memiliki kejelasan dasar hukum.
"Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pendataan berulang dan permintaan biaya tanpa penjelasan yang transparan," harapan warga.
Hingga berita di tayangkan, belum ada tanggapan dari pihak Tim Teknis LBH Kepton Maluku Utara maupun instansi pemerintah terkait dasar biaya administrasi.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
Reporter: ul
