Poto Istimewa
Denpasar – Investigasi WartaGlobal.Id
Demokrasi tidak runtuh dalam semalam. Ia bisa terkikis sedikit demi sedikit ketika suara kritis mulai dibungkam, ketika karya jurnalistik dijawab dengan gugatan, dan ketika rasa takut perlahan menggantikan keberanian mengungkap fakta.
Kini, sorotan publik tertuju pada gugatan perdata terhadap empat media yang tengah berproses di Pengadilan Negeri Denpasar. Terlepas dari pokok perkara yang sedang diperiksa pengadilan, kasus ini menjadi perhatian serius insan pers karena dinilai dapat berdampak terhadap iklim kebebasan pers di Bali.
Puluhan jurnalis dan pekerja media menyerukan Solidaritas Jurnalis Bali untuk hadir di Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu, 22 Juli 2026 pukul 10.00 WITA.
Seruan mereka sederhana namun sarat makna:
Pers Merdeka, Demokrasi Terjaga.
Pers bukanlah lawan siapa pun. Pers menjalankan amanat konstitusi sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan, dan penyambung suara masyarakat. Kritik yang lahir dari proses jurnalistik bukanlah permusuhan, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang menjadi roh negara demokrasi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers. Karena itu, banyak kalangan berharap setiap sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik tetap menghormati kerangka hukum pers yang berlaku.
Yang dipertaruhkan hari ini bukan hanya nasib empat perusahaan media.
Yang dipertaruhkan adalah keberanian jurnalis untuk tetap menyuarakan kepentingan publik tanpa dihantui tekanan. Jika setiap kritik dibalas dengan tekanan hukum yang menimbulkan efek gentar (chilling effect), maka ruang publik akan kehilangan salah satu penjaga utamanya.
WartaGlobal.Id memandang bahwa proses hukum harus dihormati dan dijalankan secara independen. Namun, penghormatan terhadap proses hukum juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi.
Hari ini mungkin empat media yang menghadapi gugatan. Besok bisa siapa saja yang menyampaikan fakta, mengkritisi kebijakan, atau mengungkap dugaan penyimpangan demi kepentingan masyarakat.
Pers bukan musuh. Kritik bukan kejahatan. Membela kemerdekaan pers bukan berarti kebal hukum, melainkan memastikan hukum tidak menjadi alasan untuk membungkam kebebasan berekspresi yang sah.
Sejarah telah berkali-kali membuktikan, ketika pers dibungkam, rakyat kehilangan mata dan telinganya. Dan ketika rakyat kehilangan informasi yang bebas, demokrasi mulai kehilangan jiwanya.*Netti
#PersMerdeka #DemokrasiTerjaga #SolidaritasJurnalisBali #LawanAncamanTerhadapPers #WartaGlobalId
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
