WartaGlobal.id-Sulawesi Tengah.Nambo, 17 Juli 2026 – Aksi damai Aliansi Masyarakat Desa Sayambongin tak sekadar menjadi ruang penyampaian aspirasi. Di balik forum mediasi yang berlangsung hampir tujuh jam, tersingkap berbagai persoalan mendasar yang selama ini dinilai tak kunjung terselesaikan.sabtu 18/7/2026
Mediasi yang digelar usai aksi tersebut berjalan alot. Perdebatan terjadi antara masyarakat dan pihak pemerintah, mencerminkan akumulasi kekecewaan warga terhadap sejumlah program pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Hadir dalam forum itu Camat Nambo, Kapolsek Kintom, Danramil, Kepala Desa Sayambongin, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan aliansi dan masyarakat. Namun, panjangnya durasi mediasi menjadi sinyal bahwa persoalan yang dibahas bukanlah hal baru.
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah pembangunan talud pelindung pantai yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Warga mempertanyakan penentuan titik pembangunan yang dinilai tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
Desakan warga akhirnya memaksa pemerintah untuk menyetujui peninjauan ulang lokasi pembangunan. Namun, langkah ini memunculkan pertanyaan lanjutan: mengapa proyek yang telah dianggarkan sebelumnya tidak melalui kajian matang sejak awal?
Selain itu, persoalan klasik terkait akses air bersih kembali mencuat. Hingga kini, rehabilitasi jaringan air bersih di Desa Sayambongin belum juga terealisasi. Dalam forum mediasi, Pemerintah Desa berjanji akan mendesak Pemerintah Kabupaten Banggai untuk segera mengambil langkah konkret.Janji tersebut, bagi sebagian warga, bukan hal baru.
Perwakilan masyarakat, Fathur Rahman, menegaskan bahwa hasil mediasi belum bisa dianggap sebagai penyelesaian akhir. Ia menyebut, masyarakat telah berulang kali mendengar komitmen serupa tanpa realisasi yang jelas di lapangan.
“Mediasi ini memang menghasilkan kesepakatan, tapi yang lebih penting adalah implementasi. Kami tidak ingin ini hanya berhenti sebagai catatan rapat. Masyarakat akan terus mengawal,” tegasnya.
Aksi damai yang digelar Aliansi Masyarakat Desa Sayambongin disebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, warga menilai partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat.
Meski situasi aksi berlangsung aman dan kondusif, tekanan publik terhadap pemerintah justru semakin menguat. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi kini menjadi ujian nyata: apakah akan berujung pada perubahan konkret, atau kembali menjadi daftar janji yang tak kunjung ditepati.
Untuk sementara, masyarakat memilih menunggu—sembari mengawasi.
Penulis : fahtur
Editor : Muflihun
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
