Hal-Sel, INVESTIGASI. — Dugaan praktik penyalahgunaan wewenang kembali mencuat dan menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan. Seorang oknum anggota TNI berinisial MB yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Desa Madapolo, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Koramil 1509-02/Obi, diduga terlibat dalam aktivitas penyaluran ilegal Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber terpercaya menyebutkan, oknum tersebut diduga kerap menerima pasokan solar subsidi dari kapal tangki yang masuk di wilayah perairan Obi Timur. BBM yang diterima kemudian dipindahkan dan disaring ke kapal milik pribadi yang diduga digunakan untuk kepentingan bisnis ilegal guna meraup keuntungan pribadi. Jumat, 22/05/2026.
Aktivitas tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara tertutup. Namun dalam beberapa waktu terakhir, dugaan praktik itu mulai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena dianggap merugikan negara dan berdampak langsung terhadap masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM subsidi, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil di wilayah pesisir.
“Sudah sering terjadi. Minyak dari kapal tangki dipindahkan lagi ke kapal pribadi. Banyak warga tahu, tapi takut bicara karena yang terlibat oknum aparat,” ungkap salah satu sumber kepada awak media dengan meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan.
Warga menilai tindakan tersebut sangat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab seorang aparat teritorial yang seharusnya menjadi pelindung serta pengayom masyarakat. Sebagai Babinsa, MB dinilai memiliki kewajiban menjaga stabilitas keamanan wilayah dan membantu kepentingan masyarakat, bukan justru diduga memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Selain dinilai melanggar aturan hukum, dugaan penimbunan dan distribusi ilegal BBM subsidi juga dianggap merusak sistem distribusi energi yang telah diatur pemerintah. Solar subsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, nelayan, petani, serta sektor usaha tertentu yang membutuhkan dukungan negara agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Akibat dugaan permainan BBM tersebut, sejumlah warga mengaku sering mengalami kesulitan mendapatkan solar subsidi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, pasokan BBM di wilayah Obi Timur disebut tidak stabil dan memicu keresahan masyarakat pesisir yang menggantungkan kebutuhan bahan bakar untuk melaut maupun aktivitas transportasi laut.
“Kalau minyak dimainkan seperti itu, masyarakat kecil pasti susah dapat. Nelayan yang jadi korban karena harga bisa naik dan stok cepat habis,” ujar salah seorang warga lainnya.
Masyarakat pun mendesak agar institusi TNI, khususnya Kodim 1509/Labuha, segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara serius terhadap dugaan keterlibatan oknum anggotanya tersebut. Warga berharap tidak ada pembiaran terhadap praktik-praktik ilegal yang berpotensi mencoreng nama baik institusi negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
Selain meminta pemeriksaan internal, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk mengusut jalur distribusi BBM subsidi di wilayah Obi Timur, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dan menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Saat dikonfirmasi secara terpisah oleh awak media, oknum Babinsa MB mengakui dirinya sering mendapatkan jatah sekitar dua ton solar dari APMS setempat. Ia juga mengakui kerap menggunakan kapal untuk aktivitas pengangkutan melalui jalur laut.
Tak hanya itu, MB juga menyebut sebagian jatah BBM yang diterimanya kerap diberikan kepada atasannya di Koramil 1509-02/Obi. Pernyataan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat dan memicu desakan agar dilakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Koramil 1509-02/Obi maupun Kodim 1509/Labuha terkait dugaan keterlibatan oknum Babinsa tersebut. Masyarakat berharap aparat terkait segera memberikan penjelasan terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah warga Obi Timur.
Redaksi: wan
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
