InvestigasiWartaGlobal.id | Binjai — Kondisi Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Binjai kian menampar rasa keadilan publik. Hunian yang sejatinya menjadi benteng terakhir Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk hidup layak justru berubah menjadi simbol nyata kegagalan tata kelola aset daerah. Bangunan rusak, perawatan ala kadarnya, dan kebijakan yang memberatkan penghuni menimbulkan dugaan kuat adanya pembiaran sistematis oleh pemerintah daerah.
Pantauan InvestigasiWartaGlobal.id di lapangan memperlihatkan kondisi Rusunawa yang jauh dari kata manusiawi. Atap bocor di banyak titik, dinding lembab menghitam, saluran air tak berfungsi optimal, serta fasilitas umum rusak yang tak kunjung diperbaiki. Ironisnya, situasi ini berlangsung lama dan seolah dianggap lumrah oleh pengelola.
Di tengah kerusakan yang kian menggerogoti bangunan, anggaran perawatan yang dialokasikan pemerintah daerah hanya sebesar Rp40 juta per tahun. Angka ini bukan saja dinilai tidak masuk akal, tetapi juga menjadi penanda rendahnya prioritas anggaran terhadap nasib rakyat kecil. Dengan dana tersebut, perawatan Rusunawa praktis hanya menyentuh urusan kosmetik—pengecatan dan pertamanan—sementara kerusakan struktural dibiarkan berulang tanpa solusi permanen.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tajam: apakah Rusunawa masih dipandang sebagai instrumen kesejahteraan, atau sekadar aset yang diperas sewanya tanpa kepedulian terhadap kelayakan hunian? Sebab, di tengah bangunan yang terus menua dan rusak, kewajiban penghuni untuk membayar sewa tetap berjalan tanpa kompromi.
Beban penghuni kian berat dengan diberlakukannya listrik 900 VA non-subsidi. Kebijakan ini dinilai bertolak belakang dengan semangat Rusunawa sebagai hunian MBR. Sumber menyebutkan, penggantian kWh listrik menjadi non-subsidi dilakukan pada masa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) saat itu, Drs. Irwansyah Nasution, dan hingga kini kebijakan tersebut tidak pernah dikoreksi.
Suara getir datang langsung dari salah seorang warga penghuni Rusunawa yang memilih enggan disebutkan namanya. Dengan nada kecewa dan emosi tertahan, ia menggambarkan kehidupan yang dijalani warga Rusunawa sebagai bentuk ketidakadilan yang terus dipelihara.
“Kami tinggal di sini bukan karena mau, tapi karena tidak punya pilihan lain. Setiap hujan kami takut, air masuk dari atap. Anak-anak tidur di lantai yang lembab. Tapi listrik mahal, sewa tetap ditagih. Negara seperti hanya datang saat menarik uang, lalu pergi saat kami butuh,” ujarnya lirih.
Menurutnya, keluhan warga selama ini hanya berakhir di meja pengelola tanpa kejelasan.
Kritik keras juga disampaikan tokoh masyarakat Kota Binjai, Marihot Simarmata, yang menilai kondisi Rusunawa sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah daerah menjalankan mandat konstitusionalnya.
“Ini bukan sekadar bangunan bocor, ini soal nurani. Rusunawa adalah aset negara untuk rakyat kecil. Kalau dibiarkan rusak, listrik non-subsidi, perawatan minim, itu namanya pembiaran. Pemerintah jangan hanya pandai memungut sewa, tapi tuli terhadap penderitaan rakyat,” tegas Marihot.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak bisa berhenti di level dinas teknis semata.
“Wali Kota Binjai tidak boleh cuci tangan. Kalau anggaran kecil, itu soal keberpihakan. Saat rakyat miskin disuruh bertahan di bangunan rusak, berarti ada yang keliru dalam cara memimpin,” tandasnya.
Kondisi Rusunawa Binjai kini menjadi potret buram bagaimana kebijakan, anggaran, dan empati tidak berjalan seiring. Minimnya perawatan, kebijakan listrik yang tidak berpihak, serta keluhan warga yang diabaikan memperkuat dugaan bahwa masalah ini bukan insidental, melainkan berlangsung secara terstruktur dan berulang.
Publik kini menanti langkah nyata Wali Kota Binjai. Audit prioritas anggaran, evaluasi kebijakan kelistrikan, serta perbaikan menyeluruh Rusunawa menjadi tuntutan mendesak. Tanpa itu, Rusunawa akan terus menjadi monumen bisu ketidakadilan—tempat rakyat kecil dipaksa bertahan di tengah janji kesejahteraan yang tak pernah benar-benar hadir.
Redaksi: InvestigasiWartaGlobal.id
Editor : Zulkarnain Idrus
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
