Peredaran BBM Diduga Tak Sesuai Peruntukan di Pulau Obi, Warga Keluhkan Pasokan Cepat Habis

Hal-Sel, INVESTIGASI. — Berdasarkan informasi dan hasil investigasi terbaru, penggunaan serta peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai peruntukan masih menjadi persoalan serius di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Dugaan praktik penyaluran BBM ilegal tersebut diduga berpusat pada dua Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kecamatan Obi, tepatnya di ujung Desa Kampung Baru dan ujung Desa Jikotamo. Senin, 16/02/2026.

Hasil penelusuran tim investigasi WARTAGLOBAL menemukan sejumlah kejanggalan dalam distribusi BBM di lapangan. Warga sekitar mengeluhkan pasokan BBM yang datang tidak pernah bertahan lama. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, BBM disebut habis tidak sampai satu hari setelah mobil tangki melakukan pengisian.“Kami antri dari pagi, tapi belum sampai siang sudah habis. Kadang baru satu jam sudah ditutup,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Sumber terpercaya dari Desa Kampung Baru menyebut masyarakat hanya diperbolehkan membeli maksimal lima liter. Sementara sisa BBM diduga telah dialokasikan kepada para pengusaha yang sebelumnya menitipkan jeriken atau gelong (cargen) kepada pihak APMS.“Sudah ada jeriken yang disusun sebelum masyarakat datang. Jadi kami hanya dapat sedikit, selebihnya diambil pengusaha,” katanya.

Temuan lain yang mengejutkan terjadi saat seorang pengusaha tertangkap basah melakukan pengisian BBM pada malam hari (08/02). Aktivitas tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya praktik distribusi BBM liar yang disebut-sebut dikelola oleh seorang perempuan yang akrab disapa “Ibu Waatau”. Ia diduga kerap menyalahgunakan BBM baik subsidi maupun non-subsidi untuk kepentingan usaha tertentu.

Saat awak media mencoba menanyakan nama pangkalan atau pihak yang bertanggung jawab atas pengisian tersebut, yang bersangkutan menolak memberikan keterangan. Sikap tertutup itu justru menambah kecurigaan di lapangan. Tak hanya menolak menjawab, ia juga melarang pengambilan gambar serta dokumentasi saat pengisian berlangsung. Awak media bahkan diminta menjauh dari lokasi dengan alasan aktivitas tersebut merupakan urusan internal.

Praktik ini diduga menyebabkan kelangkaan BBM bagi masyarakat nelayan, pengendara, hingga pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan harian. Beberapa nelayan mengaku terpaksa tidak melaut karena tidak memperoleh solar.“Kalau kami cuma dapat lima liter, itu tidak cukup untuk melaut. Akhirnya kami beli dari pengecer dengan harga mahal,” ujar seorang nelayan.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan pemerintah daerah segera turun tangan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM di wilayah Obi. Warga menilai persoalan ini bukan sekadar kelangkaan, melainkan indikasi penyalahgunaan sistem distribusi yang merugikan masyarakat kecil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola APMS maupun pihak berwenang terkait dugaan praktik penyaluran BBM tidak sesuai peruntukan tersebut. Namun masyarakat mendesak dilakukan audit distribusi serta pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat agar kelangkaan BBM tidak terus berulang.

Redaksi: wan