KBRI Phnom Penh menghadapi lonjakan 1.726 WNI yang melarikan diri dari markas sindikat penipuan daring sejak 16 Januari 2026, memicu upaya percepatan pemulangan ke Indonesia.
Operasi pemberantasan ketat oleh Perdana Menteri Hun Manet memaksa pekerja asing, termasuk WNI, berhamburan setelah pusat scam tutup, meski tidak ada indikasi TPPO di antara mereka.
Latar Belakang Eksodus MassalPemerintah Kamboja menggelar kampanye agresif sejak pertengahan Januari 2026 untuk basmi sindikat scam yang meresahkan, menargetkan seluruh wilayah. Akibatnya, ribuan pekerja asing ditinggalkan tanpa dukungan, banyak WNI overstay tanpa visa kerja valid karena perekrut tidak fasilitasi dokumen.
KBRI mencatat puncak kedatangan 520 orang pada 19 Januari, lalu melandai menjadi 269 pada 21 Januari, dengan 120 tambahan hingga siang 22 Januari.
Respons KBRI dan Koordinasi BilateralDuta Besar Santo Darmosumarto koordinasikan pendataan cepat, termasuk penerbitan SPLP bagi yang hilang paspor, serta asesmen medis untuk kelompok rentan.
KBRI fasilitasi penginapan sementara, komunikasi keluarga, dan nego dengan Wakil PM Prak Sokhonn serta Ketua CCOS Chhay Sinarith untuk percepat deportasi.
Proses verifikasi pastikan tidak ada korban TPPO, fokus utama pada repatriasi aman.
Tantangan Investigatif: Jejak Perekrut dan Risiko TPPO TersembunyiMeski KBRI tegaskan tak ada indikasi TPPO, investigasi mendalam diperlukan untuk telusuri jaringan perekrutan WNI via janji gaji tinggi di media sosial atau agen calo.
Banyak korban tak hafal nomor paspor, sulitkan verifikasi; pola ini mirip kasus Myanmar dan Laos sebelumnya, di mana scam center kuasai pekerja via utang paksa.
Pemerintah Indonesia diminta perkuat edukasi pra-keberangkatan dan kolaborasi intelijen dengan Kamboja untuk buru bos sindikat.
Dampak Jangka Panjang bagi WNI dan Kebijakan Luar NegeriEksodus ini soroti kerentanan migran ilegal di Asia Tenggara, dengan Kamboja tutup ribuan center scam tapi biarkan pekerja terapung.
Kemlu RI perlu tingkatkan monitoring diaspora digital dan sanksi agen penyelundup kerja, hindari pengulangan.
Hingga kini, pemulangan bertahap jalan, tapi KBRI tetap siaga lonjakan baru
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
