Investigasiwartaglobal.id | Pasaman Barat, Sumbar – Riak persoalan tambang emas di Pasaman Barat kian memperlihatkan wajah aslinya. Isu yang semestinya dibedah secara objektif justru berubah menjadi arena perang opini, dengan Kapolres Pasaman Barat diposisikan sebagai sasaran tembak paling empuk. Ketua Satgas Fast Respon Indonesia Center (FRIC), Fahmi Hendri, menyebut pola ini sebagai bentuk pembelokan fakta yang berbahaya bagi keadilan dan akal sehat publik.
“Ini bukan lagi kontrol sosial. Ini sudah masuk wilayah penghakiman opini. Kapolres Pasaman Barat dijadikan tumbal untuk menutupi kepentingan lain yang tidak berani muncul ke permukaan,” tegas Fahmi, Kamis (1/1/2026).
Fahmi mengungkapkan, eskalasi opini negatif tidak bisa dilepaskan dari status Sumatera Barat sebagai salah satu dari tiga provinsi nasional dalam Planning Project Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Kementerian ESDM RI. Status tersebut memicu perebutan akses menuju Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sekaligus membuka celah permainan oleh oknum-oknum tertentu.
“Ketika proses administrasi dan verifikasi berjalan, muncul pihak-pihak yang diduga menjual nama institusi negara. Saat kepentingan itu terganggu, maka Polri dan APH dijadikan musuh bersama. Ini pola klasik,” ungkapnya.
Ia menilai, sejumlah pemberitaan yang mendesak Kapolres Pasaman Barat mundur bukan lahir dari kajian hukum, melainkan dari framing sepihak yang mengabaikan struktur penegakan hukum secara menyeluruh.
“Penanganan tambang ilegal bukan kerja tunggal Kapolres. Ada Dinas Lingkungan Hidup, ada TNI, Kejaksaan, Kehakiman, pemerintah daerah. Kalau semua kesalahan dilimpahkan ke Kapolres, berarti ada upaya mencuci tangan secara sistematis,” katanya tajam.
Fahmi juga menepis anggapan bahwa Kapolres Pasaman Barat pasif. Menurutnya, rekam digital menunjukkan adanya langkah penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal, meskipun tidak semua diekspos ke publik.
“Fakta penindakan itu ada. Jadi ketika ada narasi seolah Kapolres gagal total, publik patut curiga: siapa yang diuntungkan dari opini ini?” ujarnya.
Lebih jauh, Fahmi mengingatkan agar jurnalis dan aktivis tidak terjebak menjadi alat legitimasi kepentingan tersembunyi, apalagi sampai mengorbankan masyarakat kecil.
“Yang paling rentan jadi korban adalah rakyat. Jangan sampai mereka lagi-lagi jadi terdakwa sosial karena opini yang digiring tanpa tanggung jawab,” tegasnya.
Ia menekankan, jalan keluar persoalan tambang emas Pasaman Barat bukanlah dengan saling menjatuhkan, melainkan dengan mendorong legalisasi melalui mekanisme IPR agar aktivitas tambang berada dalam sistem hukum yang terkontrol dan transparan.
“Tanpa membela siapa pun, saya tegaskan: Kapolres Pasaman Barat bukan kambing hitam. Hentikan pembunuhan karakter. Hentikan politisasi hukum,” ucap Fahmi.
Menutup pernyataannya, Fahmi mengajak seluruh elemen kembali pada nilai lokal ‘Tuah Basamo’, filosofi kebersamaan masyarakat Pasaman Barat.
“Kalau masih ingin Pasaman Barat maju, hentikan saling serang. Bangun dengan data, bukan dengan provokasi. Stop opini negatif terhadap Kapolres Pasaman Barat,” pungkasnya.
Redaksi: Investigasiwartaglobal.id
Editor: Zulkarnain Idrus
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
