Sorotan Jurnalis : "Bandara Ilegal Morowali: Ancaman Kedaulatan dan Zona Gelap Negara" 6 Th di kawasan PT IMIP Morowali Siapa Yang Biarkan Negara Buta Atau DiButakan!

Morowali 25/11/2025, Investasi WartaGlobal. Id

Bandara Ilegal di Morowali Jadi Ancaman Kedaulatan Nasional Morowali, Sulawesi Tengah Sebuah bandara yang beroperasi ilegal selama enam tahun di kawasan PT IMIP Morowali sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia.

Bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina Kesehatan, dan Airnav Indonesia, menciptakan suatu kondisi yang disebut sebagai "negara dalam negara."Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini. “Bandara yang tidak tersentuh pengawasan negara memperlihatkan pelanggaran kedaulatan yang sangat serius,” katanya.

"Pernyataan sejalan datang dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menegaskan bahwa keberadaan “negara dalam negara” tidak boleh dibiarkan.Penyebab kegagalan pengawasan ini antara lain adalah regulasi yang kalah oleh kepentingan korporasi atau regulatory capture, lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian, serta keterbatasan kapasitas teknis daerah."

Faktor lain yang memengaruhi adalah tekanan ekonomi-politik dari investasi asing China serta jaringan patronase antara pejabat dan korporasi.

Situasi ini diperparah oleh pengaruh geopolitik China dalam proyek strategis di kawasan tersebut.Dampak dari keberadaan bandara ilegal ini sangat multidimensi. Dari sisi kedaulatan dan pertahanan, terbentuk enclave sovereignty yang mengancam pengendalian lalu lintas orang dan barang.

Dari sisi ekonomi, terjadi kebocoran pendapatan negara dan hilangnya potensi pajak disertai distorsi dalam dunia usaha. Dalam bidang hukum dan tata kelola, terjadi erosi supremasi hukum dan melemahnya legitimasi negara.Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto menempatkan TNI untuk berlatih di Morowali sebagai langkah menjaga kedaulatan wilayah.

Pengambilalihan operasi bandara dan pembentukan posko pengawasan terpadu TNI-Polri juga sudah diinisiasi. Kebijakan strategis diharapkan segera dilaksanakan, mencakup penempatan petugas berwenang, audit komprehensif, restrukturisasi tata kelola, serta reformasi regulasi pengawasan.

Kasus bandara ilegal di Morowali merupakan ujian bagi pemerintah dalam menegakkan kedaulatan Indonesia dan memastikan tidak ada investor yang beroperasi di luar kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.