Prestasi Chairin Fitri Simanjuntak Mengecewakan, Nepotisme dan Ketidaktransparanan Hantam Program Strategis Kota Binjai

InvestigasiWartaGlobal.id | Binjai – Kinerja PLH Sekretaris Kota Binjai sekaligus Kepala Bappeda, Chairin Fitri Simanjuntak, kembali menjadi sorotan tajam. Chairin, yang sebelumnya menjabat Kadis Perhubungan Kota Binjai, dianggap gagal menjalankan program strategis yang seharusnya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan publik.

Program kartu elektronik parkir berbayar untuk Jalan Sudirman dan Bangkatan, yang ditargetkan menyumbang PAD Rp2,5 miliar per tahun, justru amburadul. Pendapatan parkir merosot drastis dari Rp2 miliar menjadi hanya Rp1,2 miliar. Mesin uji berkala kendaraan bermotor (keur/KIR) bernilai ratusan juta rupiah hanya terbengkalai, menandai ketidakseriusan pengelolaan aset.

Perawatan traffic light, lampu jalan, dan marka jalan mangkrak total, memicu kekacauan lalu lintas. Program pembangunan terminal angkutan di Pajak TAVIP/pajak bawah dan penindakan kendaraan kelebihan muatan juga tidak dijalankan, merugikan masyarakat dan menahan pertumbuhan kota.

Ketua LSM P3H Sumut, Jaspen Pardede, menegaskan:

"Kinerja Chairin Fitri Simanjuntak dan beberapa Kadis di Kota Binjai sangat memprihatinkan. Banyak program strategis mangkrak, padahal anggaran dan fasilitas tersedia. Ini jelas merugikan masyarakat dan menurunkan kredibilitas pemerintah kota. Dugaan nepotisme dalam penempatan pejabat dan ketidaktransparanan BKD Kota Binjai terkait Ujian Kompetensi (UKOM) semakin memperparah kondisi."

Jaspen menyoroti BKD Kota Binjai yang tidak membuka hasil UKOM Eselon 2 yang digelar pada bulan April lalu. Hal ini menimbulkan spekulasi publik tentang objektivitas promosi pejabat dan kemungkinan adanya pejabat strategis yang menempati posisi karena hubungan keluarga dengan Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah M.AP, bukan berdasarkan kompetensi.

Netizen mengecam kebijakan Wali Kota Binjai, menilai banyak Kadis “hanya duduk manis” tanpa prestasi, sementara program penting kota terbengkalai. Dugaan nepotisme dan ketidaktransparanan BKD ini dianggap merusak kepercayaan publik dan kredibilitas pemerintahan kota.

Masyarakat menuntut evaluasi tegas dan transparan terhadap seluruh pejabat, agar program strategis tidak terus mangkrak, PAD meningkat sesuai potensi, dan praktik nepotisme serta ketidakjelasan hasil UKOM dapat dihentikan.

Redaksi: InvestigasiWartaGlobal.id

Editor: Zulkarnain Idrus