Jakarta, Investigasi Warta Global - Di tengah tekanan ekonomi rakyat dan gelombang kritik terhadap gaya hidup mewah pejabat negara, sorotan kini mengarah ke kompleks parlemen Senayan. Anggaran yang digelontorkan untuk membiayai seluruh aktivitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dinilai terlalu besar dan tidak sebanding dengan kinerja serta hasil legislasi yang dihasilkan.
Berdasarkan data resmi yang dihimpun dari Kementerian Keuangan, BKN, serta hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW), seorang anggota DPR RI dengan status biasa tanpa jabatan tambahan dapat mengantongi pendapatan hingga Rp1,5 miliar per tahun. Sementara bagi pimpinan komisi atau fraksi, nilai tersebut bisa melonjak menjadi Rp2,7 miliar, dan untuk pimpinan DPR bahkan mencapai Rp5 miliar lebih per tahun—termasuk fasilitas non-tunai seperti rumah dinas, kendaraan, staf pribadi, dan biaya perjalanan dinas.
Rinciannya terdiri dari gaji pokok sekitar Rp4,2 juta per bulan, namun diimbangi dengan deretan tunjangan yang luar biasa besar: tunjangan kehormatan Rp5,5 juta, tunjangan komunikasi intensif Rp15,5 juta, tunjangan transportasi Rp9 juta, dan tunjangan rumah Rp3 juta. Belum lagi tambahan dana sidang, uang aspirasi, dan biaya reses yang bisa mencapai Rp700 juta lebih per anggota setiap masa reses.
Ironisnya, di saat publik mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan dan legislasi DPR, anggaran untuk kegiatan dewan justru terus meningkat. Dalam satu tahun anggaran, negara harus menanggung total lebih dari Rp2,8 triliun untuk menggaji dan memfasilitasi 575 anggota DPR RI, belum termasuk biaya operasional alat kelengkapan dewan, sekretariat, dan perjalanan dinas luar negeri.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai kondisi ini mencerminkan ketimpangan moral antara elite dan rakyat. “Rakyat dipaksa hidup hemat, sementara wakil rakyat hidup bergelimang fasilitas. Ini bukan lagi representasi, tapi distorsi fungsi wakil rakyat,” ujarnya kepada WartaGlobal.Id.
Kritik juga muncul dari kalangan aktivis yang menilai kenaikan dana reses hingga Rp756 juta per anggota pada tahun 2025 adalah bentuk pemborosan anggaran negara. “Kita bicara uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak. Tapi rakyat tidak pernah tahu sejauh mana uang itu kembali ke mereka,” ujar Mukhsin Nasir, Sekjen LSM Matahukum.
Transparansi anggaran DPR kini menjadi tuntutan publik. Di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga politik, rakyat menunggu langkah nyata parlemen untuk membuktikan bahwa uang negara yang mereka kelola benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar pesta politik di atas penderitaan bangsa.
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
