Luwu Timur,Investigasiwartaglobal.id – Aksi spontan warga Desa Asuli yang menuntut kompensasi dan pemulihan lingkungan akibat aktivitas tambang PT Vale Indonesia (PTVI) akhirnya berujung pada mediasi antara perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak perusahaan. Pertemuan berlangsung di Kantor External Relations PTVI, Rabu (15/10/2025) pukul 12.30 hingga 14.00 WITA.
Mediasi yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa Asuli, serta tim eksternal PTVI itu membahas tindak lanjut program Humanitarian Aid di area FPB (samping Flyover), khususnya bagi dua petani terdampak, yakni Ansari dan Yulius.
Dalam rapat tersebut, sejumlah poin penting dibahas dan disepakati sebagai tindak lanjut:
1. PTVI telah melakukan pertemuan awal dengan perwakilan petani (Hamrullah) pada Selasa, 14 Oktober 2025, namun belum mencapai kesepakatan akhir. Pembahasan lanjutan akan segera dilakukan.
2. Masyarakat dan Pemerintah Desa Asuli meminta agar disusun program jangka pendek dan jangka panjang bagi masyarakat terdampak, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Pihak desa juga mengusulkan agar masyarakat Asuli yang terdampak langsung dimasukkan sebagai kategori Ring 1, sehingga memperoleh perhatian khusus dalam hal ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
4. PTVI menegaskan tidak akan melanjutkan aktivitas di area atau batas tambang yang masih berstatus klaim hingga adanya kesepakatan bersama dengan masyarakat.
Selain itu, warga juga menyampaikan sejumlah isu lingkungan yang mereka rasakan akibat aktivitas tambang, di antaranya:
a. Menurunnya debit mata air Korobalaba dan Parahua yang diduga akibat aktivitas pertambangan di area kuari.
b. Penurunan debit air sumur bor di Dusun Kuari yang terjadi seiring meningkatnya kegiatan mining.
c. Dampak debu tambang area FPB yang semakin dirasakan hingga ke wilayah pemukiman Desa Asuli.
Pihak PTVI menyatakan akan melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap isu-isu lingkungan tersebut sebagai langkah awal tindak lanjut.
Selain tuntutan kompensasi dan pemulihan, Pemerintah Desa Asuli juga meminta agar area IUPK PTVI yang berstatus APL (Area Penggunaan Lain) dan tidak masuk dalam rencana tambang agar dilepaskan dan diserahkan kepada desa untuk dijadikan fasilitas umum dan ruang produktif masyarakat.
Ketua Jaringan Komunitas Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LTI), Amarullah, yang turut hadir mendampingi masyarakat, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk aspirasi spontan warga yang selama ini merasa diabaikan.
“Kami hanya menuntut keadilan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Masyarakat sudah sangat sabar menunggu janji kompensasi. Harapan kami, hasil mediasi ini tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar ditindaklanjuti,” ujar Amarullah.
Pihak PTVI menyatakan akan menindaklanjuti seluruh hasil pertemuan secara bertahap, termasuk identifikasi dampak lingkungan dan pembahasan skema bantuan bagi masyarakat terdampak.
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
