INVESTIGASI — Masyarakat Desa Kawasi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, kembali menyuarakan kekecewaan mendalam terkait pembangunan pelabuhan speedboat yang hingga kini tak kunjung terealisasi. Keberadaan pelabuhan ini dianggap mendesak karena menjadi urat nadi transportasi masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.Ketiadaan pelabuhan membuat warga terpaksa menggunakan fasilitas seadanya yang dinilai tidak aman. Saat musim gelombang, kondisi ini kerap membahayakan penumpang dan menghambat distribusi logistik. “Kami sudah lama menunggu janji pemerintah, tapi hingga kini belum ada kepastian. Kami merasa seperti diabaikan,” keluh seorang warga.
Praktisi hukum Maluku Utara, Safri Nyong, SH, menilai pemerintah telah lalai memenuhi kewajibannya. “Negara tidak boleh abai. Penyediaan sarana transportasi publik adalah hak dasar warga. Jika pembangunan pelabuhan terus dibiarkan mangkrak, ini bukan hanya masalah administrasi, tapi sudah masuk dalam ranah pelanggaran hak masyarakat,” tegasnya kepada media ini, Senin (18/08/2025).
Safri juga menyoroti keberadaan Harita Group yang beroperasi di sekitar Kawasi. Ia menyebut, sebagai perusahaan raksasa yang menikmati sumber daya alam setempat, Harita seharusnya memiliki tanggung jawab sosial nyata kepada masyarakat. “Ironis ketika korporasi terus berproduksi, sementara masyarakat di lingkar tambang justru kesulitan mengakses sarana transportasi. Jangan sampai warga jadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Kritik juga datang dari Ketua Asosiasi Angkutan Laut Darat Kawasi (ASLAD), Yeheskel Siar. Ia menegaskan, ketiadaan pelabuhan membuat sektor transportasi lumpuh dan merugikan banyak pihak. “Kami kesulitan menjalankan operasional angkutan laut dan darat karena tidak ada pelabuhan resmi. Dampaknya langsung terasa bagi penumpang dan distribusi kebutuhan pokok. Ini persoalan serius,” katanya.
Yeheskel menegaskan ASLAD mendesak pemerintah daerah dan perusahaan terkait segera duduk bersama masyarakat untuk merumuskan solusi. “Pembangunan pelabuhan Kawasi bukan sekadar wacana, ini sudah menjadi kebutuhan mendesak dan tidak bisa lagi ditunda,” tandasnya.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata, bukan lagi janji. Mereka berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan yang beroperasi di sekitar Kawasi segera bertindak agar hak transportasi warga terpenuhi,(red).
KALI DIBACA
