Diduga Kepala Desa PakkaSalo Sebarkan Poto Hoaks dan Cemarkan Nama Baik Oknum Wartawan: Upaya Pengalihan Isu?

Bone - investigasi warta global.Id. Sulawesi Selatan,

Sabtu 02 Agustus 2025.

-- Berdasarkan hasil wawancara tim investigasi pegiat lembaga analisis Ham Indonesia, jum'at 01/08/2025

Mengungkapkan, ke tim investigasi media, Oknum Kepala Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, diduga melakukan tindakan yang mencoreng prinsip hukum dan demokrasi: mencemarkan nama baik seorang Oknum wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Pada jumat 01 Agustus 2025, ketika diminta klarifikasi oleh lembaga analisis Ham Indonesia, terkait penggunaan dana desa dari tahun anggaran 2020/2024, kepala desa justru mengirimkan tautan berita berjudul:

"HSarkawi, Oknum Wartawan Jadi-jadian, Kadang Mengaku Dari Lembaga Kadang Dari PERS, Lakukan Pemerasan."

Setelah ditelusuri, berita tersebut telah dinyatakan hoaks dan diklarifikasi oleh pihak yang disebut. Tidak pernah ada unsur pemerasan ataupun pengakuan palsu dari Oknum wartawan yang dimaksud. Bahkan klarifikasi tertulis dari lembaga terkait menyebut bahwa terjadi miskomunikasi, dan tuduhan terhadap wartawan tidak berdasar.

Tindakan Oknum kepala desa pakkasalo tersebut dinilai oleh kalangan pers dan publik sebagai:

Upaya pengalihan isu Pelecehan terhadap profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas konfirmasi sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kaperwil Sulsel, Oknum Wartawan yang dimaksud menyampaikan keberatan resmi atas penyebaran berita bohong tersebut, dan menyebut bahwa nama baiknya telah dicemarkan secara terbuka, tanpa dasar hukum, serta dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya bersikap kooperatif.

Tindakan penyebaran berita palsu yang menyerang reputasi pribadi, terlebih kepada seorang jurnalis, dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam hukum Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 4 ayat (3): "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi."

Pasal 18 ayat (1): "Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik... dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000."

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 310 ayat (1): "Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal... dihukum karena pencemaran nama baik..."

Pasal 311: Jika tuduhan tersebut dilakukan dengan maksud menyiarkan, maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 27 ayat (3): "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik."

Ancaman pidana: Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000.

Tanggung Jawab Pejabat Publik Atas Ucapan dan Tindakannya

Sebagai kepala desa yang memegang jabatan struktural dan anggaran publik, tindakan Andi akbar mengedarkan konten berita yang sudah diklarifikasi sebagai tidak benar, dianggap sebagai pelanggaran etika dan hukum. Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk bersikap terbuka, transparan, dan tidak menyebarkan informasi bohong yang bisa memicu konflik atau merugikan pihak lain.

Sejumlah pihak mendorong agar:

Laporan resmi pencemaran nama baik dilayangkan ke Polres Bone atau Polda Sulsel,

Dewan Pers melakukan kajian terhadap tindakan penghalangan kerja jurnalistik, dan

Aparat hukum menindaklanjuti intimidasi terhadap wartawan.

Kasus di Desa Pakkasalo kini menjadi perhatian publik karena pengabaian terhadap etika hukum dan prinsip demokrasi, termasuk upaya membungkam wartawan dengan cara tidak bermartabat.

Pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut, melindungi kerja jurnalistik yang sah sebagai pilar demokrasi.

(Redaksi)Sulsel.

KALI DIBACA