Hal-Sel, INVESTIGASI. – Suasana diskusi hangat mewarnai pertemuan Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Halmahera Selatan (Hal-Sel) yang digelar di Coffee Uncle, Jalan Mandawong, Kecamatan Bacan, Rabu (27/08/2025). Forum internal tersebut menghasilkan sikap tegas BPC HIPMI Hal-Sel terhadap polemik rekomendasi ganda calon Ketua BPD HIPMI Maluku Utara.
Dalam pertemuan itu, jajaran pengurus menyampaikan bahwa munculnya dua rekomendasi yang sama-sama dikeluarkan atas nama BPC HIPMI Hal-Sel kepada dua kandidat, yakni Firdau Amir dan Rio Kristian Pawane, dianggap cacat prosedural dan tidak sesuai mekanisme organisasi.
Wakil Ketua Bidang BPC HIPMI Hal-Sel, Hamka Jufri, menegaskan bahwa pihaknya dengan hormat sekaligus mendesak Steering Committee (SC) serta panitia Musyawarah Daerah (Musda) agar segera menganulir rekomendasi ganda tersebut.“Rekomendasi yang keluar atas nama BPC HIPMI Hal-Sel kepada dua kandidat jelas tidak bisa dibenarkan. Ini bertentangan dengan mekanisme organisasi, sebab keputusan seharusnya diambil melalui rapat harian pengurus yang sah,” tegas Hamka.
Senada, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) BPC HIPMI Hal-Sel, Sumardi Karim, juga menyampaikan sikap kerasnya. Menurutnya, rekomendasi yang beredar tidak memiliki legitimasi karena tidak pernah melalui rapat harian, padahal forum tersebut merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang.“Kami tegaskan, rekomendasi yang beredar tidak sah. Jika hal ini tetap dipaksakan, maka akan mencederai marwah HIPMI sebagai organisasi pengusaha muda yang profesional dan menjunjung aturan,” kata Sumardi.
Lebih lanjut, ia menilai adanya indikasi bahwa keluarnya dua rekomendasi tersebut lebih berorientasi pada kepentingan pribadi oknum tertentu, bukan kepentingan organisasi. “Kalau rekomendasi bisa keluar tanpa mekanisme yang jelas, organisasi ini akan kehilangan wibawa dan bisa terjebak pada praktik-praktik tidak sehat. Ini bukan soal siapa yang akan menjadi ketua, tapi tentang menjaga aturan main,” imbuhnya.
Dalam forum itu, para pengurus sepakat untuk segera melayangkan surat resmi kepada BPD HIPMI Maluku Utara, menolak keberlakuan dua rekomendasi yang dinilai cacat prosedural tersebut. Mereka meminta SC Musda benar-benar berpegang pada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta tata tertib organisasi dalam menilai keabsahan dukungan cabang.
Tak hanya itu, Bendahara Umum BPC HIPMI Hal-Sel Abdullah Bin Usman, juga memaparkan pada pertemuan tersebut, bahwa BPC HIPMI Hal-Sel pada prinsipnya mendukung regenerasi kepemimpinan HIPMI Maluku Utara. Namun proses tersebut harus berlangsung transparan, demokratis, dan sesuai aturan. “Kami tidak menolak kandidat manapun, baik Firdau Amir maupun Rio Kristian Pawane. Yang kami tolak adalah proses yang tidak prosedural,” tandas Usman.
Sikap tegas dari BPC HIPMI Halmahera Selatan ini diperkirakan akan menjadi sorotan dalam Musda HIPMI Maluku Utara. Sebab, BPC HIPMI Hal-Sel dikenal sebagai salah satu cabang aktif dengan jumlah anggota yang terus bertumbuh, sehingga posisinya cukup strategis dalam menentukan arah organisasi di tingkat provinsi.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Steering Committee maupun panitia Musda HIPMI Maluku Utara belum memberikan tanggapan resmi atas desakan dari BPC HIPMI Hal-Sel. Namun isu rekomendasi ganda diyakini akan menjadi agenda krusial yang harus diselesaikan sebelum pelaksanaan Musda agar tidak memicu perpecahan internal.
Pertemuan di Coffee Uncle ditutup dengan kesepakatan bulat seluruh pengurus untuk menjaga kekompakan dan soliditas organisasi di tingkat cabang, sembari menunggu respons resmi dari BPD HIPMI Malut. Para pengurus juga menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal integritas HIPMI sebagai wadah pengusaha muda yang berorientasi pada pembangunan daerah, bukan sekadar kepentingan politik praktis.
Di sisi lain, Bendahara Umum BPC HIPMI Hal-Sel juga menyuarakan tambahan tuntutan agar BPD HIPMI Maluku Utara segera melakukan langkah konkret dengan mengangkat karateker Ketua BPC HIPMI Hal-Sel. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan demi menghindari kevakuman kepemimpinan di tingkat cabang dan memastikan roda organisasi tetap berjalan.“Jika tidak segera ada karateker, maka akan timbul kerancuan yang berlarut. Kami mendesak agar BPD HIPMI Malut segera mengambil sikap tegas,” ujarnya.
Dengan demikian, BPC HIPMI Hal-Sel menutup forum internal mereka dengan satu pesan utama: organisasi harus dijalankan sesuai mekanisme agar tetap dipercaya oleh para pengusaha muda dan masyarakat luas.
Redaksi: wan
